Gizi Buruk karena Kemiskinan

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Dua kasus gizi buruk yang diderita “budak” Pontianak dipengaruhi tingkat ekonomi orang tuanya. Rata-rata anak yang terkena gizi buruk berasal dari keluarga miskin.
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Ketua Program Study DIII Gizi Politeknik Kesehatan Pontianak, Jurianto Gambir, SSIT, M.Kes., bahwa kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan juga perlu dipertanyakan. Selama ini, ujar Jurianto, masyarakat hanya mengira bahwa membawa anaknya ke posyandu hanya untuk ditimbang saja. “Masyarakat sering berujar ngapain menimbang anak ke posyandu. Kan bisa timbang sendiri,” ujar Jurianto. Padahal dengan membawa anak ke posyandu dapat diketahui pertumbuhan dan perkembangan anak.
Menurut Jurianto, usia anak yang rawan terkena gizi buruk adalah usia 1 hingga 5 tahun. “Usia anak 6 bulan ke bawah juga rawan, bila gizi yang diberikan kepada anak kurang,” ujar Jurianto. Selain itu juga, tidak terpenuhinya kebutuhan zat gizi yang cukup.
Semua makanan, ujar Jurianto, sebenarnya baik diberikan kepada anak untuk umur tertentu. Tidak diberikannya Air Susu Ibu eksklusif selama 6 bulan sering mengakibatkan anak sakit. Hal ini dikarenakan sifat imunitas tubuh pada anak sangat rendah.
Rendahnya imunitas pada anak dapat menyebabkan anak sering sakit sehingga memungkinkan resiko penurunan berat badan anak.
Ditemukannya dua kasus gizi buruk di kota Pontianak, menurut Jurianto, merupakan hal yang wajar dan merupakan suatu prestasi bagi para petugas instansi terkait. “Berarti mereka bekerja dengan melakukan pendataan,” ujar Jurianto. Pendataan tersebut dilakukan hingga ke daerah-daerah.
Selama ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya gizi buruk hanyalah makanan saja. “Padahal faktor penyakit dan air, dapat pula menyebabkan terjadinya gizi buruk,” ujar Jurianto. Gizi buruk, lanjut Jurianto, jarang ditemukan murni hanya gizi buruk saja. Ia mengemukakan bahwa gizi buruk pasti diiringi dengan penyakit lain.
Penyakit yang dapat menyebabkan gizi buruk antara lain penyakit infeksi seperti diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Menurut Jurianto, ada 3 kelompok gizi buruk yang sering ditemukan di daerah. “Marasmus, Kwaswiorkor, dan gabungan keduanya,” ujar Jurianto.
Menurut Jurianto, Marasmus dicirikan dengan monkey face dan tulang hanya dibalut kulit. “Marasmus juga dapat menyebabkan penurunan intelegensia.”
Marasmus, lanjut Jurianto, menyebabkan volume otak semakin sedikit.
Kwaswiorkor dicirikan dengan moon face, seolah-olah gemuk karena volume cairan dalam tubuh banyak. “Tetapi kandungan protein dalam tubuh sedikit,” ujar Jurianto. □

312.633 Bayi Kalbar Sudah Divaksin Polio

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Polio dapat menyebabkan kelumpuhan. Karenanya, pencegahan secara dini perlu dilakukan, untuk mengantisipasi hal tersebut. Di Kalimantan Barat sudah 312.633 balita dari 475.644 bayi divaksinisasi polio atau 66 persen. Pernyataan itu disampaikan Drg. Aning Hastuti, MKM, Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, di kantornya.

Kabupaten dengan jumlah bayi paling banyak dberikan vaksin polio adalah Ketapang, sebanyak 50.134 bayi atau 87 persen. Sedangkan yang paling rendah adalah Melawi, 8.131 bayi atau 44 persen.

Polio diberikan kepada bayi berusia 0-6 bulan, dilanjutkan dengan penetesan vitamin A berwarna merah, untuk bayi berusia 6-9 bulan. Vitamin A berwarna biru, untuk usia bayi 6-11 bulan.

Ada dua Kabupaten di Kalbar, pada 2005 tidak mencapai target Universal Child Immunization (UCI). Aning memberitahu, target UCI merupakan indikator target yang harus dicapai. “Pencapaian tersebut harus di atas 80 persen,” ujar Aning. Target secara nasional mengharuskan seluruh kabupaten harus UCI, sehingga tercapai peningkatan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Kabupaten tersebut adalah Singkawang dan Kapuas Hulu. Sedangkan pada 2006, ada 3 Kabupaten. Sekadau, Singkawang dan Kapuas Hulu. Karenanya, pencapaian UCI memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Aning mengemukakan, imunisasi merupakan pencegahan paling efektif bagi banyak penyakit yang menyerang bayi. Karenanya, untuk meningkatkan pencapaian program ini, dilakukan dengan penyebaran leaflet, radio, televisi, penyuluhan langsung dan koran. “Selain itu, juga dilakukan pertemuan dengan beberapa organisasi masyarakat dan LSM,” ujar Aning. Organisasi masyarakat dan LSM tersebut antara lain NU, Aisyah, dan PKK.□

362 Murid Imunisasi Campak Di SD Bruder Melati

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Sekitar 362 murid SD Bruder Melati Pontianak disuntik imunisasi campak, Selasa (29/8). Murid yang disuntik adalah murid kelas 1 hingga kelas 6. Keriuhan para murid SD terdengar di sekolah tiga lantai itu. Sebagian ada yang berkumpul di luar kelas karena sudah disuntik, sebagian lagi masih menunggu giliran di dalam kelas.
Sedikit ketakutan terlihat dari wajah murid yang masih menunggu giliran. Bahkan, ada yang harus ditemani ibunya karena takut.
Dicky, murid kelas 3 menangis. Dia memegang kuat tangan kiri ibunya. Lama tak mau dibujuk, Dicky dibawa keluar kelas untuk ditenangkan.
Temannya yang sudah di suntik, tampak masih mengusapkan kapas beralkohol dengan tangan kirinya ke lengan kanannya. Kapas itu ditempelkan pada bekas suntikan. Ujung baju di tangan tergulung ke atas.
Kepala Sekolah SD Bruder Melati, Drs. Bernardus Anen, sosialisasi imunisasi campak bagi para murid ini sudah dilakukan sejak seminggu yang lalu.
“Sekolah sudah memberikan surat yang harus ditandatangani oleh orang tua agar anaknya ikut disertakan untuk disuntik imunisasi campak,” kata Anen. Meskipun sudah diberikan surat, lanjut Anen, orang tua tetap diberikan kebebasan untuk mengikutsertakan anaknya atau tidak.
Imunisasi campak berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh anak, agar terhindar dari serangan virus campak. Karenanya, dianjurkan agar anak disuntik imunisasi campak di usia sekolah dan masa bayi. “Bagi yang tidak ikut disuntik di sekolah, dianjurkan untuk segera membawa anaknya di posyandu atau Puskesmas terdekat,” ujar Anen.
Anen juga menyatakan bahwa program ini bukanlah program tahunan. “Tapi program khusus, untuk memberantas campak,” ujar Anen. Sebagai program pemerintah yang harus dilaksanakan, SD Bruder Melati juga turut mensukseskan program pemerintah dengan menjalankan program tersebut di sekolah.
Menurut Anen, program ini merupakan kerjasama dengan instansi terkait. “Tim medis yang turun untuk melakukan suntikan imunisasi ini dari Puskesmas Kampung Bali,” ujar Anen. Tenaga medis yang memberikan pelayanan imunisasi campak di SD Bruder Melati sebanyak 8 orang.
Imunisasi ini, menurut Anen, tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Akan tetapi akan terus berlanjut dengan program pemerintah lainnya. 

Konsulat Malaysia Didemo

Arthurio OA dan Yulan Mirza

Borneo Tribune, Pontianak
Konsulat Malaysia di Jalan Sultan Syahrir didemo massa dari Pemuda Pancasila (PP), Patriot Nasional (Patron), Pemuda Panca Marga, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia, Forki Kalbar dan Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari). Demo massa menginginkan Polisi Di Raja Malaysia (PDRM) mengusut tuntas kasus pemukulan wasit karate yang berasal dari Indonesia, Donald Pieters Luther Kolopita, pada Jumat (23/8) lalu.
Rabu (29/8) pukul 10.30 massa yang jumlahnya sekitar 500-an menyemut di depan pagar Kantor Konsulat Malaysia yang dijaga ketat oleh barisan polisi. Massa membawa spanduk dan bendera organisasi. Sambil berteriak, massa menyuarakan amarahnya.
Suasana makin riuh ketika terdengar bunyi keras seng yang dilempar dengan batu. Entah oleh siapa. Dari arah bangunan yang baru dibangun, di sebelah kanan kantor konsulat Malaysia. Orasi dilakukan Firdaus T. Siregar, SH., Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) Kalbar yang terdengar keras dari sebuah speaker.
Firdaus menyuarakan tuntutan yang diajukan massa kepada pemerintah Malaysia. Tuntutan tersebut antara lain, putuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Malaysia dan usir seluruh diplomatnya. “Pemerintah Indonesia harus menarik diplomat yang ada di Malaysia, dan meminta Presiden RI beserta pejabat negara untuk tidak menghadiri apapun di Malaysia,” ujar Firdaus. Hal tersebut, lanjut Firdaus, dikarenakan Malaysia telah mematikan sifat ramah dan sopan santunnya.
Firdaus menyampaikan beberapa alasan yang menjadi dasar pernyataannya tersebut. “Belum hilang dari ingatan kita, beberapa tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, disakiti. Mereka dianiaya semena-mena, bahkan ada yang mengalami pelecehan susila.” “Tindakan pemukulan oleh empat orang anggota PDRM terhadap Donald Pieters Luther Kolopita juga sangat kejam dan arogan,” ungkap Firdaus.
Massa yang berada di depan pagar yang memegang spanduk dan bendera tampak berteriak menyambut pernyataan tersebut. Termasuk seorang anggota massa yang naik di pohon kering menjaga pengeras suara.
Setelah berorasi, massa yang sebelumnya berada di depan pagar yang dibatasi parit bergerak menuju gerbang besi. Teriakan ‘buka..buka..,’ terdengar di depan gerbang dengan pengawalan polisi yang menjaga ketat. Usaha mereka untuk merangsek masuk tertahan. Massa hanya bisa maju hingga depan gerbang.
Penjagaan juga terlihat dari dalam gerbang. Beberapa orang berseragam berdiri di pos penjagaan kantor konsulat. Tun Ahwang, Kepala Imigrasi Malaysia memberikan kesempatan kepada 3 orang wakil massa untuk bertemu dengannya.
Ketika diwawancara setelah pertemuan tersebut, Firdaus yang menjadi salah satu wakil mengatakan bahwa Konsulat Malaysia akan meneruskan pernyataan yang disampaikan massa. Selain itu, Pemerintah Malaysia berjanji akan memproses kasus pemukulan wasit Indonesia oleh oknum PDRM. “Kita memberikan batas waktu selama dua Minggu kepada mereka,” ujar Firdaus. Bila batas waktu yang ditentukan sudah habis dan tidak ada penyelesaian, ujar Firdaus, kita akan terus bergerak.
Di tempat yang sama Ketua Ketua Pengurus Daerah Lemkari Kalbar Ir Wery Syahrial menyatakan anggota PDRM yang melakukan pemukulan terhadap Donald sudah jelas melakukan kesalahan. “Berikan sanksi kepada mereka,” tegas Wery. Apalagi dengan pernyataan Pemerintah Malaysia yang tidak mau meminta maaf atas kejadian tersebut. Wery juga menyerukan agar federasi karate dunia memberikan sanksi pula kepada Malaysia.
Wery dengan emosi berkata, sanksi tersebut dimaksudkan agar mata dunia dapat mengetahui bahwa perlakuan yang diterima oleh Donald sangat tidak beradab.
Wery mengemukakan bahwa dirinya mengutuk keras atas kejadian tersebut. “Donald itu wasit dunia. Dia juga seorang karateka Dan 7 Inkai,” ujar Wery. Sebagai seorang karateka, Donald sangat menguasai karate. Apalagi, ungkap Wery, kecepatan kaki Donald sangat diakui oleh dunia. Donald yang 2 Minggu lalu baru saja melatih wasit dan juri karate di Kalbar, menurut Wery, juga mengajarkan karate di Malaysia. Oleh karena itu pemukulan yang diterimanya sudah selayaknya diproses sesuai hukum. □

72 Persen Anak Kalbar Sudah Imunisasi Campak

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Hingga Selasa (28/8) jumlah anak di Kalbar yang sudah diimunisasi campak mencapai 72 persen. Imunisasi campak merupakan program pemerintah. Di Kalbar, gaungnya didengungkan pada 10 Agustus lalu dan akan berakhir pada 10 September mendatang. Target imunisasi campak pada anak yang ingin dicapai Kalbar adalah 427.569 anak. “Saat ini sudah mencapai 306.992 anak,” ujar Drg. Aning Hastuti, MKM., Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar saat diwawancarai di kantornya, Rabu (29/8).
Kabupaten dengan anak yang sudah diimunisasi campak paling banyak, ujar Aning, terdapat di Kabupaten Sambas dengan jumlah 44.612 anak atau 93 persen. Yang terendah Kabupaten Bengkayang dan Melawi 48 persen. “Kabupaten Bengkayang sebanyak 10.584 anak, dan Melawi sebanyak 8.045 anak,” ujar Aning.
Rendahnya jumlah anak yang diimunisasi campak dimungkinkan karena tingkat pengetahuan orang tua yang masih rendah mengenai pentingnya imunisasi campak. “Orang tua belum memahami apa itu campak dan bahaya yang ditimbulkannya, padahal imunisasi campak merupakan cost efective,” ujar Aning.
Dengan adanya imunisasi, maka daya tahan tubuh anak akan penularan virus campak dapat semakin meningkat. “Resiko penularan penyakit campak dapat terjadi lewat percikan ludah dan udara,” ungkap Aning. Dengan imunisasi campak ini juga, pemberian dosis kedua pemberian imun untuk anak.
Faktor lain yang menyebabkan rendahnya jumlah anak yang diimunisasi campak, dikarenakan kendala kurangnya tenaga medis di lapangan. “Injectable vaksin harus diberikan oleh tenaga medis yang mempunyai wewenang untuk melakukannya,” ujar Aning. Tenaga tersebut haruslah petugas kesehatan.
Menurut Aning, campak tidak menyebabkan kematian. Akan tetapi apabila terjadinya kompilasi campak dapat mengakibatkan kematian.
Kalbar selama ini pernah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam kasus campak. KLB adalah ditemukan adanya 5 kasus campak yang terjadi di satu daerah dalam waktu bersamaan.
Data dari Dinkes Prov Kalbar menunjukkan pada 2005, ditemukan KLB di desa Purun Kecil Kabupaten Pontianak sebanyak 46 kasus. Pada 2006, KLB di desa Sungai Tebas Kabupaten Sambas sebanyak 22 kasus dan Desa Takong Kabupaten Pontianak sebanyak 37 kasus. “Pada 2007 sendiri, ditemukan 78 kasus di Sajingan Besar (Sambas). 181 kasus di Kedamin (Kapuas Hulu). 16 kasus di Parit Haji Husein (Pontianak). 27 kasus di Segedong (Pontianak),” ujar Aning. □

37 Persen Peserta KB Mandiri Di Kalbar

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Pengendalian pertumbuhan penduduk, dan peningkatan derajat kesehatan keluarga melalui pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, merupakan dua program utama. Yang telah dilaksanakan, dan dievaluasi semester I tahun 2007. Dua program itu senantiasa ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Faozan Alfikri, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kalimantan Barat, pada pembukaan rapat penelaahan program KB Nasional tingkat Kalbar, di Aula Kencana Kantor BKKBN Kalbar, Kamis (23/8).

Ia mengatakan, pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional di Kalbar, merupakan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program pemberdayaan ketahanan keluarga. Pemberdayaan ekonomi keluarga. Dan, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Atau, Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 tahun 2005.

Faozan mengemukakan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam operasional pelaksanaan program KB di lapangan. Masih perlu dilakukan upaya penurunan angka TFR menjadi 2,6 pada 2009, dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menjadi 1,35. Sebagaimana amanah RPJM dan Renstra program KB Nasional 2004-2009. Hal tersebut perlu dilakukan meskipun angka kelahiran total dan laju pertumbuhan penduduk alamiah di Kalbar menurun.

Menurutnya, pelaksanaan program KB selama ini, telah memberi kontribusi cukup signifikan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keluarga di Kalbar. Pengaturan kelahiran melalui pelayanan kontrasepsi modern dan peningkatan kesejahteraan reproduksi, telah mampu menurunkan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh ibu (TFR) dari 6,5 tahun 1970, menjadi 2,9 tahun 2002.

Pengaruh dari hasil tersebut adalah, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 450 pada 1980, menjadi 422 pada 2002. Sedangkan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun dari 119 pada 1980, menjadi 44,1 pada 2002.

Program dua anak cukup melalui program KB, merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya sudah lama dilakukan secara Nasional. Di Kalbar, hasil pelayanan peserta KB baru jalur swasta atau mandiri, sampai Juli 2007, adalah 37,19 persen.
Data pelayanan KB ini diperoleh dari klinik praktik dokter di kabupaten atau kota Pontianak.

Faozan mengungkapkan, hal itu sering disampaikan gubernur pada berbagai kesempatan, bahwa Kalbar masih memerlukan pertumbuhan penduduk. Namun, pertumbuhan penduduk di Kalbar, bukan dari pertumbuhan penduduk alamiah yang tidak terkendali. Tapi, dari migrasi penduduk potensial, seiring dengan peningkatan upaya peningkatan investor di Kalbar.

Pertumbuhan penduduk di Kalbar hendaknya tumbuh dari migrasi penduduk potensial. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program transmigrasi dan penyediaan lapangan pekerjaan, serta mendatangkan investor dari berbagai bidang.

Ia mengatakan, arahan gubernur tersebut, selaras dengan pesan Presiden RI tanggal 29 Juni 2007. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas, KB memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan segera revitalisasi program KB.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, H. Usman Jafar, mengatakan agar pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasi dengan optimal serta dapat dievaluasi secara terus menerus, perlu dibangun komitmen bersama antara pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan membangun seluruh keluarga di Provinsi Kalbar ikut KB, untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Ia menilai sangat tepat, mengingat tanggung jawab mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, bukanlah milik BKBN semata. Tapi, tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi profesi, lembaga kemasyarakatan dan pihak swasta.

“Semua harus saling bahu membahu dan bersinergi mencapai tujuan,” kata gubernur.□

BKPRMI Kota Pontianak Dilantik

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Pontianak masa bakti 2007-2010 yang diketuai Drs Firdaus Zar’in, M.Si resmi dilantik, Minggu (26/8), di Ruang Pertemuan Lembaga Pengkajian Mutu Pendidikan.
Pelantikkan ini juga dihadiri oleh Ketua DPW BKPRMI Kalbar, Drs. H. Fahmi Putra, M.Si, Asisten I Kota Pontianak Razani dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. H. Ali Moktar Nabalin, MA, dan Ketua STAIN Pontianak.Drs. H. Moh. Haitami Salim, M.Ag.
Ali Moktar yang memberikan tauziah mengemukakan bahwa sebagai seorang pemimpin yang baik seharusnya bangun ketika orang-orang mulai tertidur lelap. “Jadikan diri sebagai pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi umat, di mana umat selalu melihat ke masjid,” ujar Ali Moktar. Dirinya sangat senang karena masih ada yang mau mengurus organisasi ini.
Menurut Ali Moktar, sebagai pengurus BKPRMI jangan membiasakan diri untuk didatangi oleh umatnya. “Tapi datangi mereka,” ujar Ali Moktar dengan tegas. Baginya, harus dibentuk karakter baru yang berpendirian.
Menjadi pengurus BKPRMI, merupakan suatu tugas mulia yang harus dijalankan. Dengan lembut tetapi berwibawa, Ali Moktar menyarankan untuk tidak egois dan sombong menjadi seorang pengurus BKPRMI. “Image dan charakter building harus bisa tercermin dalam remaja masjid,” ujar Ali Moktar. Sekali tidak aktif mengurus BKPRMI, ujar Ali Moktar, merupakan suatu kezaliman kepada Allah.
Harapan Ali Moktar terhadap BKPRMI adalah punya integritas dengan kepribadian yang kuat dan tetap menjaga komunikasi antara pengurus BKPRMI daerah dan pusat. “Setiap kita adalah pemimpin. Saya mengajak kita semua dapat membangun perilaku yang bagus dengan koordinasi yang baik,” ujar Ali Moktar. Bila pun ada masalah di dalam kepengurusan, ujar Ali Moktar, harus dibicarakan dan dipecahkan bersama di dalam lingkup organisasi.
Ali Moktar juga berpesan kepada pemerintah kota Pontianak untuk bisa membantu dan membimbing bila rekan-rekan di BKPRMI membutuhkan saran. Dari pengalamannya selama ini, Ali Moktar pernah turun langsung menghadap kepada pengurus kota yang membiarkan pengurus BKPRMI menunggu hingga lebih dari 7 jam. “Saya tidak mau mereka diperlakukan seperti itu,” ujar Ali Moktar.
Karena, pengurus BKPRMI merupakan pengurus yang dipilih berdasarkan prioritas yang harus dipenuhi. Antara lain intelektual dan capabilitas.
Hal itu semua, menurut Ali Moktar, bukan untuk kepentingannya. “Not for family, not for my capability political. But it’s a princip,” ujar Ali Moktar. Karenanya, sebagai pengurus yang berhubungan langsung dengan umat, BKPRMI harus lebih konsentrasi dalam sistem kaderisasi dan training.
Firdaus yang diwawancarai selepas acara mengatakan bahwa BKPRMI merupakan nuansa baru baginya dalam berorganisasi. Karena BKPRMI lebih spesifik, dan harus menjalankan pembenahan sebagai skala prioritas. “Konsilidasi organisasi sangat berat, tetapi tetap harus dijalankan,” ujar Firdaus. Sebagai pengurus yang baru, Firdaus menyatakan bahwa BKPRMI tidak hanya sekedar ibadah, tetapi juga pendidikan.
Satu hal yang akan dilakukan oleh Firdaus adalah pembenahan internal, dimana secara administrasi harus bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing pengurus, dan harus berfungsi secara maksimal. “Selain itu juga akan melakukan kerjasama dengan dinas terkait,” ujar Firdaus. Setelah itu, akan dilakukan safari Ramadhan, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan.
Pentingnya remaja masjid, menurut Firdaus, dapat membantu meringankan kinerja pengurus. “Saat ini masih banyak remaja masjid yang belum terbentuk,” ujar Firdaus memberitahu.
Sekitar 40 pengurus harian, biro dan lembaga yang terbentuk akan melakukan seminar sehari dan rapat kerja wilayah pada hari ini, Senin (27/8). □

Bapora Melepas Atlet Olahraga Tradisional

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Sebanyak 15 atlet olahraga tradisional dan lima orang ofisial mewakili Kalimantan Barat mengikuti invitasi olahraga tradisional tingkat nasional di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu berlangsung pada 24-27 Agustus. Rombongan dilepas Linda Purnama, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Badan Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan (Bapora PP), pada Jumat (24/8) siang, di ruang rapat Bapora PP.

Atlet tersebut bakal mengikuti cabang olahraga Dagongan, Terompah Panjang, dan Enggrang. Menurut Linda, sebelum para atlet dipilih mewakili Kalbar di tingkat Nasional, telah dilakukan seleksi tingkat provinsi. Seleksi dilakukan pada 15-16 Juni 2007. Seleksi ini diikuti para atlet pemenang di tingkat Kabupaten.

Atlet yang lolos di tingkat provinsi, selanjutnya melakukan latihan intensif di bawah pengawasan kantor dinas tingkat kabupaten. Kebetulan atlet dagongan diwakili dari Kota Pontianak. Enggrang dan terompah dari Kabupaten Sanggau.

“Olahraga tradisional, bertujuan melestarikan budaya daerah,” kata Linda.

Undang-Undang Nomor 3/2005 menyatakan, sistem olahraga terdiri atas tiga hal utama. Yaitu, pendidikan, rekreasi, dan prestasi. Olahraga tradisional masuk ke dalam rekreasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah memasyarakatkan olahraga, dan mengolahragakan masyarakat.

Linda mengemukakan, tujuan di atas merupakan pondasi dasar pencapaian suatu prestasi. Dengan keikutsertaan ini, Linda berharap atlet olahraga tradisional Kalbar, dapat menjadi juara umum. “Cabang dagongan ada peluang juara,” ujar Linda. Hal itu dikarenakan para atlet dagongan berpengalaman dalam bidangnya.

Menurut Utin, olahraga merupakan solusi dari semua permasalahan sosial yang terjadi selama ini. “Dengan adanya olahraga, narkoba, HIV/AIDS, kenakalan remaja dan lainnya bisa hilang,” ujar Utin. Hal ini, dikarenakan mereka tidak akan sempat memikirkan hal-hal buruk. Tujuan dari itu semua agar masyarakat Kalbar sehat dan bugar.

Utin memberitahu, kegiatan invitasi tingkat nasional yang pernah dilaksanakan oleh Bapora, juga membantu sektor perekonomian bagi masyarakat. “Selain itu, sektor pariwisata juga diuntungkan,” ujar Utin.
Keuntungan yang diperoleh antara lain, lakunya barang kerajinan yang dijual dan tempat penginapan. Yang dipesan para peserta.

Kalbar sudah dua tahun berturut-turut memenangkan piala bergilir olahraga tradisional dari tingkat Nasional. “Bila atlet Kalbar bisa mempertahankan juara, piala tersebut akan menjadi piala tetap bagi Kalbar,” ujar Utin.

Pada 2005 di Kalimantan Timur, atlet Kalbar menjadi juara tiga. Pada 2006 di Lampung, atlet Kalbar menjadi juara umum dan juara favorit. Cabang olahraga yang dipertandingkan juga berbeda. Di Lampung, atlet Kalbar mengikuti perlombaan anjung tapah.

“Kalbar diwakili atlet dari Kabupaten Sanggau,” ujar Utin memberitahu.□

Saudara Angkat Idah Juga Korban

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Tak pernah terpikir di benak Ango Niusada (32), untuk mengurus sembilan orang anak sekaligus. Memberi nafkah untuk empat orang anak kandungnya saja Ango bingung, apalagi harus ditambah lima orang saudara angkat Idah yang ditinggal ibunya yang mendekam di tahanan polisi dan ayahnya yang bekerja sebagai penambang di Labai.
Ango warga desa Pulau Tayan Utara, Kabupaten Sanggau. Menuju rumah Ango, harus menyeberang sungai Tayan sekitar 10 menit, dari Tayan Hilir. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani karet dan bersawah. “Terkadang juga ikut menambang,” ujar Ango. Penghasilan yang diperoleh Ango juga tidak tetap setiap harinya. Cukup untuk makan saja.
Rumah tinggal Ango terbuat dari semen tanpa dipoles warna apapun. Lantai rumah dialasi dengan karpet plastik berwana abu-abu. Sebuah televisi dan sebuah tape duduk pada rak hitam, terletak di pojok kiri ruangan. Dapur terlihat dari ruang tamu, karena tanpa tirai pembatas. Sebuah ayunan dari sarung, terlihat di tengah dapur.
Beban Ango semakin berat ketika harus menampung Harsudiyanto (14), Tri Sumantra (12), Riko Adrianto (8), Agus Jasmani (7), dan Yesika (13 bulan). Saudara angkat Zulkaidah Kurniawati atau Idah (6,7 tahun), korban KDRT oleh ibu angkatnya, mengungsi ke rumah pamannya setelah ibunya mendekam di rumah tahanan Kepolisian Resort Sanggau sejak Senin (13/8) lalu.
Saudara kandung dari tersangka ini mengaku merasa beban dirinya bertambah untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, ketika dikunjungi oleh Nahar, SH.M.Si, Staf Khusus Direktur Jenderal Departemen Sosial, beberapa hari lalu. Turut juga Devie Tio Mana (Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara/YNDN), dan Nuraini (Dinas Sosial Kasi Pelayanan Sosial dan Anak).
Meskipun berat, mau tak mau Ango harus menjalani itu semua. “Kalau yang sulung (Harsudiyanto) dan nomor dua (Tri Sumantra), mudah diatur. Tetapi yang masih kecil-kecil itu, nakal,” ujar Ango memberitahu. Dirinya memberikan alasan karena Riko dan Agus sering bermain hingga di tepi sungai dan tak mau dicegah.
Harsudiyanto yang menjaga adik bungsunya, tampak terdiam. Sesekali Yesika diangkatnya, bila mulai merangkak menuju ke tengah. Harsudiyanto sekarang SMP kelas 3 di SMPN Kawat.
Idah pernah mengatakan bahwa saudara angkatnya juga ada yang memberinya makanan ketika ibunya pergi. Harsudiyanto yang ditanya mengenai hal tersebut, mengangguk. Dirinya sering memberi Idah makan secara sembunyi-sembunyi. “Biasa snack atau kue,” aku Harsudiyanto.
Ketika ditanya siapa yang paling sering dipukul oleh ibunya selain Idah, Harsudiyanto menunjuk pada Riko. “Riko sering manjat pohon jambu,” ujar Harsudiyanto seraya tersenyum. Hal senada juga diamini Tri.
Menurut Nahar, saudara angkat Idah turut menjadi korban akibat kejadian ini. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. “Apalagi si bungsu, Yesika,” ujar Nahar. Yesika masih memerlukan asupan ASI dari ibunya. Nahar menganjurkan agar perhatian juga harus tertuju kepada saudara angkat Idah.
Bantuan sumbangan dana untuk kebutuhan saudara angkat Idah, diberikan oleh Devie. “Agar kebutuhan susu Yesika terpenuhi,” ujar Devie.

Perawatan Idah
Sebagai korban, menurut Nahar, Idah mengalami trauma psikis. “Tiap 6 tahun kembali ke titik nol,” ujar Nahar.
Ia menjelaskan perlu dilihat lagi perkembangan Idah melalui pengawasan di saat berusia 12 tahun. Kemungkinan adanya bayangan penyiksaan yang dialaminya dapat terulang lagi pada usia itu.
Nahar juga mengemukakan bahwa penanganan yang diberikan untuk Idah lebih difokuskan kepada perawatan sosial, medis, dan keterampilan. “Ini dipersiapkan dikarenakan usia Idah merupakan usia sekolah,” ujar Nahar.
RSUD Soedarso, menurut Nahar, adalah lembaga medis yang secara teknis masih mungkin untuk mengamankan Idah. “Peralatan dan tenaga yang ada cukup memadai,” ungkap Nahar.
Menurut Dr. Dedet Hidayati Primadi, SPA, ketua tim dokter yang menangani Idah, selama ini nafsu makan korban KDRT semakin baik. Penyesuaian untuk permasalahan nutrisi dilakukan secara bertahap. “Dimungkinkan ada efek yang dikarenakan penyiksaan,” ujar Dedet.
Efek tersebut seperti mata yang rabun. Berat tubuh Idah saat ini sudah 9,9 kilogram. “Pertama datang hanya 8,1 kilogram,” ujar Dedet memberitahu.
Drg. Oscar Primadi, MPH., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan semua instansi yang terkait akan diberdayakan untuk membantu perawatan Idah dari proses penyembuhan hingga sembuh. “Akan koordinasi terus bersama dinas sosial dan Badan Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perembuan (Bapora PP),” ujar Oscar.
Asuransi Kesehatan masyarakat miskin juga sudah diberikan untuk Idah. Oscar mengatakan bahwa sudah ada dana pemerintah melalui Dinkes yang dipersiapkan untuk perawatannya.
Oscar juga mengatakan akan membentuk tim terpadu apabila Idah sudah melewati masa krisis. “Tim terdiri atas ahli gizi, psikologis dan lainnya,” ujar Oscar. Tim ini akan menangani sampai Idah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.

Kalah di Bolavoli Metro Optimal di Futsal

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Smash tajam pemain bernomor punggung 13 dari tim bola voli Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Haud Ketapang, menjadi pukulan kemenangan atas tim Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung.
Pertandingan yang berlangsung alot dan seru ini, dilaksanakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Pangsuma, pada Kamis (23/8) kemarin.
Pertandingan berlangsung dalam empat babak, dan Al-Haud memenangkan 3 diantaranya. Adapun skor antara Al-Haud dan Metro tiap babaknya adalah 25-14, 25-23, 28-30, dan 25-15.
Babak pertama, tim Metro banyak melakukan kesalahan. Beberapa kali servis, tidak sampai pada kotak lawan dan membentur net. Selain itu, tim Metro juga membiarkan bola balasan dari tim Al-Haud begitu saja, yang mengakibatkan bola menggelinding ke ruang kosong di kotak tim Metro.
Waktu istirahat yang diberikan wasit kepada pemain terjadi pada angka 4 untuk tim Metro dan 8 untuk Al-Haud. Tim Metro harus mengakui ketangguhan Al-Haud pada babak pertama dengan mengantongi angka 14.
Tim Metro mulai meningkatkan ritme permainan pada babak kedua, dan memimpin pertandingan. Pada kedudukan 8-6 untuk Metro, waktu istirahat kembali diberikan. Saat pertandingan akan dilanjutkan, wasit menghentikan pertandingan karena ada seorang yang bukan peserta pertandingan dan tidak mengenakan tanda panitia yang duduk di bangku atlet.
Setelah diminta untuk keluar dari area atlit, pertandingan dilanjutkan kembali. Kejar-kejaran angka juga terjadi pada kedua tim menjelang akhir babak kedua. Angka kembar sempat terjadi pada kedua tim untuk angka 21,22, dan 23. Sebelum akhirnya Al-Haud melaju dan memenangkan babak kedua.
Pertambahan angka juga diberikan ketika kedua tim sama-sama mengantongi angka 24, di babak ketiga. Kali ini Al-Haud harus mengakui perlawanan yang diberikan oleh tim Metro yang sempat unggul di awal babak dengan skor 10-6. Skor terkejar oleh Al-Haud hingga kedudukan berimbang 21-21.
Babak ke empat yang menjadi babak penutup, dimenangkan oleh Al-Haud dengan meninggalkan angka 15 untuk Metro. Menurut Surianto, atlet bola voli tim Metro, kekelahan ini dikarenakan atlet yang bermain pada pertandingan bola voli juga bermain pada pertandingan lainnya. “Kami atlit multifungsi,” ujar Surianto. Ia mengatakan hal seperti itu karena tim voli yang turun lapangan hanya 6 orang.
Surianto juga mengakui bahwa persiapan menjaring atlit di STAI Jurai Siwo Metro untuk mengikuti PIONIR dilakukan dengan waktu yang mepet. “Hanya 16 hari untuk semua cabang,” ujar Surianto. Pertandingan bola voli, lanjut Surianto, bukan menjadi prioritas bagi kontingen Metro. Ia mengatakan, tim akan lebih optimal di futsal.
Menurut M. Saleh, offisial STAI Jurai Siwo Metro, mereka mengakui pihak lawan yang dihadapi cukup baik dan tangguh. “Atlit kami sangat terbatas dan apa adanya,” ujar Saleh seraya tersenyum.

Lagi, Empat Kasus Trafiking di Entikong

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Entikong
Trafiking merupakan salah satu kasus khas di daerah perbatasan. Korbannya pun ada yang dibawah umur, dan mengalami perlakuan tak senonoh. Karenanya, diperlukan perhatian lebih untuk mengatasi hal tersebut. Para korban ditampung di Lumbung Belajar Anak Bangsa Entikong. Hal tersebut dikatakan Arsinah Sumitro, Ketua LSM Anak Bangsa, saat ditemui pada Senin (20/8).

Menurut Arsinah, korban trafiking yang didampinginya tidak hanya berasal dari Kalbar. Ada juga dari Jawa Timur. Tiga diantara empat korban, merupakan anak dibawah umur.

Arsinah mengantarkan saya ke loteng, tempat korban trafiking beristirahat. Korban tersebut adalah Rt (16), Sr (15), El (15), dan Rsm (39). Keempatnya masih diproses pihak kepolisian.

Arsinah yang sehari-hari menemani korban dan memberikan keterampilan, terus mendampingi korban hingga di persidangan. “Kami pernah diteror oleh para calo korban,” kata Arsinah. Teror yang mereka terima diantaranya lemparan batu ke rumah dan pintu rumahnya pun digedor.

Kasus yang menimpa Rt, Kediri, Jawa Timur karena tidak bisa membuat paspor di perbatasan. Dia berhenti sekolah ketika kelas 4 SD. Rt juga mendapat perlakuan tidak senonoh dari agen yang membawanya. Gadis belia hitam manis dengan rambut sepundak itu mengatakan, dirinya akan sidang pada Kamis (23/8) di Sanggau.

Rsm dari Singkawang mengalami penyalahan permit paspor. Dia menggunakan parpor wisata untuk bekerja. Rsm ditangkap, ketika baru bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah pub di Malaysia. “Baru satu malam kerja, saya ditangkap pukul 01.00,” kata Rsm.

Pengakuan Sr lain lagi. Perempuan dari Desa Darok, Kabupaten Sanggau, dirinya ditipu agen dan bekerja tanpa paspor. “Gaji saya selama bekerja juga tidak diberikan,” kata Sr, yang ketika itu sedang sakit.

Arsinah memberitahu, El masih di Kepolisian Sektor Sanggau untuk memberikan keterangan. “El diantar relawan dari kami,” ujar Asrinah.

Selama ini, kesusahan dirasakan adalah minimnya dana konsumsi sehari-hari.
Korban yang ditampung di Lumbung Belajar Anak Bangsa, rata-rata setiap bulannya sebanyak 17 korban. “Jumlah itu sangat besar dan harus menjadi perhatian pemerintah maupun kita bersama,” kata Asrinah.□

PIONIR IV Resmi Dibuka

Arthurio OA dan Budi Rahman

Borneo Tribune, Pontianak
Pekan Ilmiah, Olah Raga, Seni dan Riset (PIONIR) Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) ke-IV Se- Indonesia 2007, Rabu (22/8), resmi dibuka Gubernur Kalbar H Usman Ja’far.
Acara pembukaan yang dipusatkan di Gelanggang Olah Raga Pangsuma dimulai pukul 08.35 tersebut berlangsung meriah. dentuman drum band, mengiringi parade seluruh kontingen dan disambut pekikan peserta yang duduk di tribun penonton riuh menggema.
Sebanyak 36 kontingen dari seluruh Indonesia mengikuti upacara pembukaan. Kontingen Gorontalo, terlihat melemparkan topi yang dikenakan ke arah penonton. Beberapa penonton yang mendapatkan topi, tampak tersenyum bahagia. Keriuhan semakin bergema ketika kontingen STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Pontianak masuk. Beberapa kontingen lain, tampak melambaikan tangan kepada peserta yang duduk di tribun. Ada juga yang mengangkat topi yang mereka kenakan.
Setelah semua kontingen berkumpul dan membentuk barisan berjejer panjang, acara pembukaan PIONIR dimulai. Semangat persatuan para peserta yang hadir maupun anggota kontingen, menjadi satu dalam alunan lagu Indonesia Raya. Barisan siswa yang berada di sisi kanan barisan kontingen, menyilangkan tangan kanan di bahu.
Usai menyanyikan lagu kebangsaan, Gubernur Kalbar, Usman Ja’far didaulat menyampaikan kata sambutan. Menurut Gubernur, sebagai mahasiswa seharusnya dapat menguasai olahraga, seni dan riset ilmiah.
“Orang seni, banyak humor, dan pandai bergaul. Merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara,” ujar UJ. Bagi UJ, mahasiswa yang terlalu serius dan menjadi kutu buku merupakan ciri orang pintar sendiri.
Kegiatan PIONIR ini merupakan ajang kreativitas para mahasiswa, baik dalam ilmu pengetahuan, seni, dan olahraga. Dengan adanya PIONIR, lanjut UJ, mungkin bisa menghasilkan mahasiswa berprestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa. “Bahkan bisa membanggakan keluarga dan teman,” ujar UJ.
Hal tersebut dapat dimungkinkan, mengingat para peserta yang mengikuti acara datang dari seluruh Indonesia.
UJ juga mengemukakan bahwa dengan seni, masyarakat selalu ingat sebagai orang yang berbudaya. “Budaya juga menunjukkan bahwa kita sebagai pribadi yang benar,” ungkap UJ. Usai menyampaikan kata sambutan, kegiatan PIONIR di buka dengan pemukulan gong oleh UJ. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar atlit.
Piala bergilir yang akan diperebutkan oleh para peserta juga diserahkan secara simbolik oleh Drs. H. Moh. Haitami Salim, M.Ag, ketua STAIN Pontianak, kepada UJ. Acara pembukaan ditutup dengan acara berpantun dan bergendang (tundang).
Gubernur Usman Ja’far yang dimintai komentar usai membuka acara mengaku bangga dengan perhelatan yang diusung oleh STAIN Pontianak. “Kita merasa bangga STAIN Pontianak bisa menjadi tuan rumah untuk acara tingkat nasional,” kata Gubernur.
Menurut gubernur kegiatan yang dilakukan 2 tahun sekali ini memiliki makna yang yang cukup penting. Sebab di ajang ini generasi muda dapat menempa diri.
Pionir yang mengambil jargon sholeh, kreatif, sporty ini menurut Gubernur memiliki manfaat yang cukup besar bagi perkembangan generasi muda di Kalbar. Riset, Ia menyebut contoh ajang Pionir yang mengkompetisikan karya ilmiah atau riset ini akan membawa manfaat besar pada Kalbar.
Menurut Gubernur Usman Ja’far saat ini daerah sangat membutuhkan tenaga-tenaga riset yang terampil dan cakap meneliti dan memanfaatkan beragam potensi daerah yang masih banyak belum tergali ini.
“Untuk riset, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk mengembangkan potensi lokal. Riset itu bermanfaat buat masyarakat di berbagai bidang,” ujar Gubernur. Gubernur tampak menyambut gembira gelaran pihak STAIN Pontianak ini. Pemprov menurut Gubernur turut membantu keuangan untuk acara ini. Sebelum meninggalkan arena Gubernur sempat berpoto bersama kafilah dan peserta.

Perempuan dan Media

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Perempuan sering dijadikan sasaran empuk bagi media. Baik itu media cetak maupun elektronik. Bahkan, ekspos berlebihan juga dialami perempuan, ketika mereka menjadi korban kekerasan.

Karenanya, Badan Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan (Bapora PP) Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat, menggelar workshop untuk media. Kegiatan itu merupakan upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Workshop berlangsung di ruang rapat Bapora PP, pada Rabu (22/8).

Kalbar secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal itu, menurut Utin Kusumawaty, Kepala Bapora PP, menjadi satu penyebab meningkatnya isu trafiking yang terjadi. “Hal tersebut dikarenakan akses yang mudah. Dimana, ada jalan setapak yang bisa dilalui,” kata Utin.

Malaysia merupakan negara paling banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Sedangkan tingkat ekonomi dan pendidikan penduduk Kalbar masih sangat rendah.
Berdasarkan data Bapora 2006, kondisi perempuan di Kalbar dari segi pendidikan, dapat kategorikan sebagai berikut. Tingkat pendidikan SD, perempuan 60,69 % dan laki 70,34 %. SLTP, perempuan 33,21 %, laki 43,25 %. SLTA, perempuan 18,32 %, laki 25,47%, perguruan tinggi 5,22%, laki 7,35%.

Tak heran bila jumlah buta aksara yang ada di Kalbar saat ini, mencapai 148.206 orang. Terdiri perempuan sebanyak 99.199 orang (66,93%) dan laki-laki 49.007 orang (33,07%)
adalah laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja bagi perempuan juga sangat rendah, yaitu 56,52% dan laki-laki 72,71%.

Utin mengemukakan, hal ini merupakan satu faktor yang menyebabkan terjadinya trafiking dan KDRT. “Saat ini, kedua hal tersebut menjadi isu sentral. Bukan hanya di Kalbar,” kata Utin.

Antisipasi untuk menekan KDRT yang terjadi, dilakukan dengan mengajari anak terhadap hal berdasarkan norma dan agama yang berlaku. Selain itu, peran media pun harus dioptimalkan untuk media sosialisasi. Agar masyarakat di pedalaman, juga dapat mengakses informasi mengenai KDRT dan trafiking, kata Utin.

Keberpihakan media untuk responsif gender juga dibutuhkan. Hal tersebut dikemukakan oleh Deman Huri Gustira, Direktur LPS-AIR. Menurut Deman, bentuk kekerasan banyak ditampilkan melalui tulisan dan gambar. “Kitab suci atau Al-Qurannya masyarakat saat ini adalah koran dan televisi,” ujar Deman. Tapi, suguhan yang ditampilkan media saat ini, tidak responsif gender. Sehingga memberikan pengaruh yang luar biasa bagi para penikmatnya.
Deman mengemukakan, berita butuh adanya rekonstruksi terlebih dahulu sebelum dilemparkan kepada penikmatnya. Dalam media koran, ada sumber berita yang jelas, ideologi, dan kebijakan redaksinya. Karenanya, perlu diskusi terlebih dahulu.

Sadirman Effendi membawakan makalah media cetak dan media elektronik. Dia mengemukakan, banyak siaran yang tidak mendidik. Seperti, tayangan kekerasan, mistik, hedonisme, dan pornografi.

Berdasarkan data yang disampaikan Effendi, dampak tayangan televisi bagi masyarakat saat ini mengenai pornografi (33,33%), kekerasan (13,34%). Religius, Magis dan Tahyul sebesar 3,33%. Sedangkan, tayangan yang bersifat konsumtif dan hedonisme sebanyak 50%.

Effendi menyampaikan, tayangan yang memberikan unsur positif hanya 20% saja. “Itu semua dikarenakan pemberitaan berorientasi pada pasar,” kata Effendi.□

Depsos Bekerjasama Dengan Unicef Untuk Kasus Idah

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Pukul 12.06. Setelah menempuh perjalanan darat melalui jalur Ambawang sekitar 3,5 jam, Staf Khusus Departemen Sosial Republik Indonesia, Nahar SH, M.Si. Tiba di terminal Tayan Hilir. Turut mendampingi perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 114 kilometer tersebut ialah Devi Tiomana (Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara) dan Nuraini (Dinas Sosial Kasi Pelayanan Sosial dan Anak). Rombongan ditemui oleh Albohri, Kepala Desa Kawat, pada Senin (20/8) lalu.
Tujuan kedatangan Rombongan, untuk melihat Tempat Kejadian Perkara (TKP) tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang dilakukan oleh TCL (30). Terhadap anak angkatnya, Zulkaidah Kurniawati atau Idah (6,7). Di Dusun Pebao, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Dusun Pebao berjarak sekitar 700 meter di belakang terminal Tayan Hilir. Waktu berjalan kaki ke dusun tersebut, sekitar 20 menit.
Tepat di sebuah rumah bercat putih pada dindingnya dengan sedikit warna biru pada tiap tiang kayunya, rombongan berhenti. Garis polisi mengelilingi rumah tersebut. Pada pagar kayu depan rumahnya, terdapat 3 poster dari kertas karton putih bertuliskan kegeraman warga.
Nahar melakukan dialog dengan masyarakat sekitar. Yang berada dekat dengan lokasi TKP. Seorang anak kecil berbaju kuning, dihampirinya. Anak itu sedang bermain di depan rumahnya, yang berada tepat di depan TKP.
Badsya (7), merupakan teman sepermainan Idah. Ia merupakan siswa kelas 2 SD. Ketika Nahar menanyakan apakah Badsya kangen untuk bermain lagi dengan Idah. Bocah tersebut menganggukkan kepala.
Menurut Badsya, ia melihat ibu Idah melakukan pemukulan. “Kaki Idah dipangkong pake kayu,” ujar Badsya polos. Ia juga mengatakan bahwa Idah disenangi oleh teman-temannya dan ia juga sering melihat Idah di televisi.
Penderitaan Idah yang kelaparan, diceritakan oleh Yuyun (41). Kedua putrinya, Indah (8) dan Icha (5). Merupakan teman bermain Idah juga. Jarak rumah Yuyun tepat berada di samping rumah Badsya. “Idah sering meminta makan bila datang ke rumah,” ujar Yuyun. Itupun dilakukan Idah bila ibu angkatnya sedang keluar rumah.
Kepala Idah yang botak, ujar Yuyun, sudah empat kali dilakukan oleh ibu angkatnya. Bila panjang sedikit saja, pasti dibotaki lagi oleh tersangka. “Idah kelihatan kurus mulai bulan Juni lalu,” ungkap Yuyun. Ancaman tersangka kepada anak-anaknya, juga sering didengar Yuyun.
Pernah juga Idah dihukum tersangka di belakang rumahnya. Dalam keadaan duduk bersila dan menghadap ke arah matahari saat gerimis. Idah memangku sebuah balok es. Bukan hanya satu, balok es tersebut juga diletakkan tersangka di bagian paha kiri dan kanan, serta di pinggang bagian belakang. Kejadian ini di lihat oleh Maliki, seorang pedagang asongan keliling.
Saksi yang mendengar tersangka memaksa Idah untuk memakan kotorannya sendiri, adalah Safii Mahmud (39), tetangga yang tinggal di samping TKP. “Kotoran tu dimakan, dihabiskan!,” ujar Safii, mengulang kalimat yang dikatakan tersangka.
Setelah meninjau langsung TKP, Nahar mengatakan bahwa perlakuan yang sudah lama dialami oleh Idah, dapat pula menjerat bapak angkatnya menjadi tersangka. “Bila ia terbukti membiarkan, dapat dikenai hukuman,” ujar Nahar.
Untuk penanganan secara psikologis, ujar Nahar, depsos akan membawa Idah ke Jakarta dan di rawat di Children Centre. “Bila sudah sembuh secara medis,” ujar Nahar.
Kemungkinan mengenai badan dunia untuk anak-anak (UNICEF) turut serta menangani kasus ini, Nahar mengatakan setelah dirjen depsos pulang dari Vietnam baru akan dibicarakan kerjasama dengan UNICEF untuk menangani kasus Idah.
Yang terpenting saat ini, ujar Nahar, dibutuhkan dua hal yaitu proses medis bagi korban dan hukum bagi pelakunya. “Itu prosedurnya,” ujar Nahar.
Nahar juga mengatakan bahwa peran orang atau lembaga yang peduli dengan nasib idah saat ini, dharapkan bukan karena kasus ini sedang menjadi kasus nasional. “Tetapi hendaknya juga sampai pada bagaimana menyiapkan masa depan idah dengan baik,” ujar Nahar. Ia juga menganjurkan untuk tidak mengabaikan nasib anak-anak tersangka pelaku, yang relasi sosialnya akan terganggu karena dipindahkan dari lingkungan aslinya dan hidup tanpa kasih sayang yang cukup dari ibu dan bapaknya.
Menurut Devie, bila UNICEF ikut serta menangani Idah, lebih baik lagi. Hal ini, ujar Devie, untuk membantu pemulihan psikologis dan membantu sosialisasi hukum mengenai KDRT terhadap anak.

Idah, Maulana, Bayu

* 148 Kasus Anak di Pontianak

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Anak merupakan buah hati yang dititipkan Yang Kuasa dan harus dipelihara. Selayaknya anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Bukan siksaan.
Kemerdekaan, adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang mengalami perlakuan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu anak yang terenggut kemerdekaannya adalah Zulkaidah Kurniawati (6,4 tahun).
Masa ceria yang seharusnya dilalui Idah bersama temannya di masa kanak-kanak, menjadi buram akibat kekerasan secara fisik maupun mental. Kasus yang dialami Idah, yang mengalami tindakan KDRT oleh ibu angkatnya pernah juga terjadi di Pontianak pada tahun-tahun lalu.
Menurut Devie Tio Mana, Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), kasus KDRT yang terjadi ada yang menjatuhkan vonis dengan jangka waktu yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Ada juga yang tidak sampai ke pengadilan.
Sebut saja kasus KDRT yang dialami Muhammad Maulana (5) pada 2002 lalu. Ia diikat dan dijemur di bawah parabola. Yang menyedihkan, ia tidak diberi sesuap nasi pun oleh ibu angkatnya. Kasus ini kemudian lenyap menguap karena tidak sampai ke tingkat pengadilan.
Muhammad Bayu (5), seorang siswa TK Pertiwi Pontianak, disiksa oleh ibu tirinya hingga mengalami koma selama 7 hari di Rumah Sakit Santo Antonius (RSSA) Pontianak, sebelum meninggal pada September 2006. Atas tindakan yang sudah diperbuatnya, ibu tiri Bayu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara berdasarkan vonis hakim.
Idah bukanlah anak yang diadopsi, ujar Devie. “Idah hanya dititipkan oleh ibu kandungnya.” Bila anak adopsi, lanjut Devie, pasti ada penetapan yang dilakukan oleh pihak pengadilan.
Bila adopsi yang dilakukan secara ilegal, ujar Devie, pasti ada surat menyurat hitam di atas putih bermaterai. “Tapi tidak ada proses pengadilan.”
Data lainnya mengenai kasus anak yang ditangani oleh YNDN sejak Januari hingga 30 Juni 2007 sebanyak 148 kasus adalah kekerasan seksual dengan jumlah 42 kasus, sedang dalam proses hukum. Kekerasan fisik sebanyak 10 kasus, yang juga sedang dalam proses hukum. Penelantaran sebanyak 51 kasus, dimana 3 kasus dalam proses hukum dan 48 kasus diproses secara kekeluargaan. Perlakuan salah sebanyak 33 kasus, diproses dalam kekeluargaan. Anak berkonflik dengan hukum sebanyak 12 kasus, dalam proses hukum.
Menurut Nahar SH, M.Si, Staf Khusus Direktur Jenderal Departemen Sosial Republik Indonesia, ketika melihat langsung ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Senin (20/8). Kasus KDRT yang terjadi merupakan hubungan sosial yang salah. “Membesarkan anak tanpa dasar kasih sayang,” ujar Nahar.
Data 2004 dari Depsos RI mengenai anak yang tertimpa kasus KDRT sebanyak 48.526 anak. Pada 2006, 182.406 anak. Untuk 2007, kasus anak masih belum terdata, tetapi kemungkinan mencapai angka 200 hingga 300 ribu anak. □

Ny Serliati OSO Jenguk Idah

Maulisa dan Arthurio

Borneo Tribune, Pontianak
Sebagai perempuan sekaligus seorang ibu, Serliati Oesman Sapta Odang bersimpati terhadap Zulkaidah Kurniawati. Ia menjenguk Idah di RSUD Soedarso, Sabtu (18/8).
Dalam kunjungannya tersebut, Serliati OSO tidak sendiri. Ia didampingi kelompok perempuan dari Partai Demokrat DPD Kalbar. Rombongan ini diterima langsung Devie Tio Mana yang selama ini memberikan pendampingan khusus untuk kasus yang menimpa Idah.
“Hanya orang yang tidak normal yang mampu melakukan tindakan keji seperti ini,” bisik Serliati OSO dengan raut wajah seorang Ibu yang prihatin terhadap kondisi seorang anak.
Sementara itu, Ketua dari Kelompok Perempuan Demokrat DPD Kalbar, Anita Ida Karolina Tanjungpura menimpali Ny OSO bahwa kasus ini harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku. “Jangan sampai ada korban berikutnya. Departemen sosial juga perlu kiranya memberikan penyuluhan bagi ibu-ibu sampai ke tingkat desa,” ungkapnya.
Meski kunjungan tersebut berlangsung singkat, bentuk perhatian dari ibu-ibu ini membuat Idah bahagia. Berbagai buah tangan diterimanya. Senyum Idah sesekali mengembang tatkala ibu-ibu itu mengajaknya bicara.

Bantah Lakukan Aniaya
Di tempat terpisah, ketika ditemui di Polres Kabupaten Sanggau oleh sejumlah wartawan, Minggu (19/8), Ttn (34) membantah bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap Idah.
“Saya tidak pernah memukul atau menghukum Idah sampai seberat itu,” katanya saat dijenguk di ruang tunggu Polres Sanggau.
Semua pertanyaan yang diajukan seputar hal yang menimpa Idah sampai Ia mengalami patah kaki dan luka-luka berat di sekujur tubuhnya disanggah bukan ia pelaku utamanya.
“Kalau kakinya patah, dari awal memang begitu, sejak Idah diberikan kepada saya kakinya sudah patah,” jelasnya.
Idah juga membantah bahwa ia tidak pernah menyekap Idah di dalam kamar mandi. ”Dia memang senang main di kamar mandi dan main dengan kotorannya sendiri,” bantah Ttn lagi.
Dikatakan hidung Idah luka diakibatkan perlakuan abang angkatnya yang notabene anak kandung Ttn sendiri.

Mencari Ibu Kandung
Ketika dijumpai di kantornya pada Minggu (19/8), Devie Tio Mana, Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), mengemukakan bahwa YNDN membentuk tim mencari keberadaan ibu kandung Idah. “Tim sudah berada di Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, sejak Rabu (15/8) lalu,” ujar Devie. Pencarian ini dimaksudkan agar ibu kandung Idah dapat bertemu dan melihat langsung keadaan Idah saat ini.
Hasil yang diperoleh tim YNDN guna mencari keberadaan Tinah di Malaysia, sangat mengejutkan. Tidak ada nama Tinah Binti Laken yang terdaftar sebagai tenaga kerja di Malaysia. “Tim sudah mengecek langsung ke PJTKI di Sanggau,” ungkap Devie.
Penelusuran oleh tim pun terus dilakukan. Investigasi dilakukan mulai dari dukun beranak desa Sungai Rengas yang membantu persalinan kelahiran Idah, hingga masyarakat yang ada di Tayan Hilir.
Informasi mengenai latar belakang keluarga kandung Idah sedikit mendapatkan hasil. Siapa ayah biologis dari Idah sendiri, tidak diketahui dengan pasti. Selain itu, tersangka yang menjadi ibu angkat Idah ternyata masih mempunyai hubungan kekeluargaan. “Mereka masih sepupu dua kali,” ujar Devie.
Devie juga mengemukakan bahwa tim mendapatkan saksi mata yang mengetahui bahwa tersangka memberikan sejumlah uang kepada Tinah untuk mengganti uang persalinan. Idah diserahkan kepada ibu angkatnya ketika ia berumur 19 hari. Akan tetapi, tidak langsung dirawat oleh Ttn. Melainkan diasuh oleh Ara (50) ibu kandung Ttn yang berada di desa Kebau, yang harus ditempuh dengan menyeberangi sungai Tayan.
Menginjak usia 18 bulan, Idah diambil dan diasuh Ttn yang tidak mempunyai anak perempuan.
Ingatan Idah akan kasih sayang yang diberikan Ara, ternyata masih sangat kuat. Devie mengatakan ketika Idah akan dibawa ke Pontianak untuk dirawat di RSUD Soedarso, Idah meminta agar Ara yang menemani dan menjaga dirinya selama menjalani perawatan medis.
Pernikahan Ttn dengan H. Asnan Sabar (54), sejak Ttn berusia 15 tahun hanya menghasilkan 3 putera. Karenanya, Ttn mengangkat anak perempuan dan tetap berharap agar seorang anak putri lahir dari rahimnya sendiri.
Ketika Idah berusia 4,8 tahun, dan seorang putri bernama Jesica (1,6) lahir dari rahim Ttn. Penyiksaan kejam mulai dialami Idah dikarenakan perlakuan ibu angkatnya yang kejam.
Bahkan, ketika Idah diselamatkan oleh warga. Idah sudah di WC selama 5 hari, karena Ttn pergi ke Ketapang. Ttn di Sanggau mengaku sengaja agar Idah meninggal. (Keterangan ini bertolak belakang dengan pengakuan Ttn di Polres bahwa ia tidak menganiaya, red).
Perbuatan Ttn ini dapat menyebabkan dirinya dikenai hukuman dengan pasal berlapis. “Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Ttn dapat terjerat hukuman karena melakukan penganiayaan, penyekapan, dan penelantaran,” ujar Devie.
Kepedulian terhadap apa yang dialami Idah juga menyebabkan Departemen Sosial Pusat ikut turun tangan. Bencana yang menimpa Idah saat ini tidak hanya membuat masyarakat Kalbar miris hati. Penduduk Indonesia juga mengecam tindakan yang dilakukan oleh ibu angkatnya.
Menurut Devie, Departemen Sosial Pusat terjun langsung ke Pontianak untuk melihat keadaan Idah. Dr. Hanif Asmara, Direktur Pelayanan Sosial Anak, melihat secara langsung keadaan Idah pada Sabtu (18/8) lalu. “Beliau diperintah langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Makmur Sanusi,” kata Devie. Kepedulian Depsos terhadap kasus ini, lanjut Devie dikarenakan status Idah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4/1979 tentang kesejahteraan anak, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai fakir miskin dan anak terlantar di asuh oleh Negara. □

Kontingen IAIN Gorontalo Datang Pertama

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Pekan Ilmiah Olah Raga Seni dan Riset (PIONIR) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Se-Indonesia di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak, berlangsung, Rabu (22/8) nanti. Kontingen yang akan turut berlomba, mulai berdatangan.
Kontingen pertama yang menjejakkan kaki di Bumi Khatulistwa adalah kontingen Gorontalo. Kontingen ini sudah menempati Asrama Haji sebagai tempat penginapan selama acara berlangsung, Sabtu (18/8) kemarin.
Salah satu kontingen yang akan menyemarakkan PIONIR ini, terdiri atas 22 atlet dan 5 orang oficial. Hal tersebut diutarakan oleh Drs. H. Kasim Jahidi, M.Ag, Pembantu Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gorontalo, ketika ditemui di Asrama Haji, Minggu (19/8).
Menurut Kasim, atletnya akan turut serta berlaga dalam cabang Futsal dan bola voli. Kasim juga mengatakan bahwa keikutsertaan IAIN Gorontalo dalam PIONIR merupakan yang pertama kalinya. “Kita (IAIN) belum pernah ikut sebelumnya,” ujar Kasim.
Persiapan yang dilakukan oleh atlie IAIN Gorontalo untuk PIONIR, menurut Kasim, sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu. “Dimulai ketika surat undangan datang kepada kami,” ungkap Kasim.
Kasim yang juga Ketua Badan Pengembangan Olah Raga (Bapor) IAIN ini mengemukakan bahwa target dari kontingen IAIN Gorontalo minimal bisa mengimbangi lawan yang akan dihadapi. “Dengan kekuatan penuh tentunya, karena diikuti oleh seluruh IAIN yang ada di Indonesia,” ujar Kasim.
Harapan IAIN dalam kegiatan ini, lanjut Kasim, bisa untuk menjalani kompetisi yang ada dengan baik. Hasil yang didapatkan oleh kontingen IAIN Gorontalo dalam perlombaan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan olah raga di IAIN Gorontalo.
Silaturahmi merupakan hal yang paling utama bagi kontingen ini. Menurut Kasim, juara merupakan nomor kesekian. “Tapi tetap mempersiapkan diri untuk turut berkompetitif,” ujar Kasim.

STKIP Tampung 1.700 Mahasiswa

Endang dan Arthurio

Borneo Tribune, Pontianak.
Hari ini Senin (20/8) sebanyak 4.147 lulusan SMA/sederajat dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Pontianak. Seluruh calon mahasiswa itu akan memperebutkan 1.700 kursi di kampus yang tahun ini membuka dua jurusan baru.
“Jurusan baru itu pendidikan sejarah dan pendidikan jasmani-kesehatan untuk S1. Quota untuk 2 jurusan baru itu 300–400 dari 1.700 kursi yang diperebutkan 4.147 mahasiswa hari ini,” ungkap Ketua STKIP PGRI Dr Samion AR, M.Pd ditemui di kampusnya kawasan Danau Sentarum Pontianak.
Ia juga mengatakan tempat pelaksanaan SPMB dibagi menjadi dua, GOR Pangsuma dan STKIP. SPMB bagi peminat program studi Penjaskes S1dan DII serta pendidikan sejarah dilaksanakan di GOR Pangsuma, sedangkan untuk peminat program studi DII Bimbingan Konseling, PPKN, dan Pendidikan Matematika dilaksanakan di kampus STKIP.
Untuk calon mahasiswa peminat program studi Penjaskes, baik yang S1 maupun yang DII, akan dilaksanakan tes fisik 22–28 Agustus bertempat di kolam renang JVC Oevang Oeray.
Tes wawancara bagi yang lolos SPMB pada tanggal 21–23 Agustus bertempat di STKIP. “Karena yang akan diterima di kampus ini adalah calon guru. Jadi kita harus melihat apakah mereka layak diterima atau tidak,” tukasnya.
Tiga kriteria yang akan dinilai pada tes wawancara meliputi aspek fisik, kerapian dan keterampilan. Tes wawancara melibatkan 74 orang dosen senior.
Tes wawancara menurut Samion merupakan salah satu upaya standarisasi guru yang tahun ini baru dijatahkan untuk 200 ribu guru secara nasional. Standarisasi guru ini diharapkan dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas. “Kalau gurunya berkualitas, tentu saja murid-muridnya akan berkualitas. Manusia Indonesia akan berkualitas.” Tingkat kelulusan di kampus STKIP ini setiap tahunnya mencapai angka 40 persen dari jumlah mahasiswa yang masuk. Sedangkan peningkatan kelulusan setiap tahunnya berkisar 10–15 persen.
Pria yang mengaku sengaja tidak mengaktifkan handphone dengan tujuan menghindari terjadinya kolusi penerimaan mahasiswa di kampus yang dipimpinnya ini mengatakan tingkat kebutuhan guru Penjaskes dan sarjana dengan strata pendidikan sarjana di Kalbar masih sangat kurang. Hal inilah yang menjadi dasar untuk membuka dua jurusan baru tersebut. □

Heboh Panjat Pinang, Jalan pun Macet

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Kemacetan bukan hanya milik Jakarta atau pun jalan menuju Jembatan Kapuas I. Kemacetan juga terjadi di sepanjang jalan Rais. A. Rahman, Sungai Jawi, Pontianak, pada Jumat (17/8) sore.
Nyaring peluit yang ditiup oleh para pengatur jalanan, berkali-kali terdengar. Mereka sibuk untuk mengatur lalu lintas jalan, karena ada penggendara yang melintasi kawasan tersebut. Menghentikan mesin kendaraannya, dan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan begitu saja. Pengendara tersebut, tercuri perhatiannya untuk menyaksikan lomba panjat pinang yang dilaksanakan di sepanjang aliran sungai Kapuas yang mengaliri daerah Sungai Jawi. Untuk meloloskan diri dari kemacetan mulai dari gertak I hingga ke perempatan Soewignyo saja, dibutuhkan waktu 1 jam.
Menurut Linda, pengendara motor yang berkeliling bersama temannya, kemacetan ini membuat dirinya pusing. “Banyak asap dan panas,” ujar Linda. Akan tetapi, akunya, pusingnya sedikit berkurang melihat kelucuan para peserta lomba panjat pinang.
Semarak kegiatan yang memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-62, salah satunya adalah lomba panjat pinang. Kemeriahan kegiatan HUT RI, rasanya belum lengkap bila tidak ada lomba panjat pinang.
Pendapat Linda benar adanya. Bagaimana tidak lucu, para peserta yang belepotan oli, terkadang jatuh padahal sudah berada di bagian tengah batang pinang. Selain itu, ada juga celana peserta yang kedodoran karena ditarik oleh peserta lainnya.
Entah sejak kapan dan dimana, lomba panjat pinang dijadikan lomba yang diadakan untuk mengisi setiap kali HUT RI. Yang pasti, setiap tahunnya, salah satu pohon yang harus selalu tersedia adalah pohon pinang. Bukan hanya di Pontianak, akan tetapi juga di seluruh kota di Indonesia.
Lomba panjat pinang memang menjadi suatu hiburan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Makna yang bisa diambil dari lomba ini adalah semangat kebersamaan dan gotong royong untuk mencapai suatu tujuan.
Di wilayah Sungai Jawi sendiri, batang pinang yang digunakan untuk lomba panjat pinang, terdapat sekitar 12 batang. batang pinang tersebut ditemukan mulai dari gertak I hingga perempatan Jalan Soewignyo. Batang pinang paling banyak yang digunakan untuk lomba, ditemukan antara gertak 2 dan gertak 3. Sebanyak 5 buah batang pinang berdiri kokoh dengan aneka hadiah diatasnya, yang menantang untuk ditaklukkan. Sampai kapan kegiatan lomba panjat pinang tidak ditemukan lagi di setiap HUT RI? Anda mungkin setuju dengan jawaban ini : sampai pohon pinang sudah tidak ditemukan lagi di dunia.□

Hadiah Utama Rp 3 Juta

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Siapa yang tidak tergiur dengan uang yang mencapai Rp 3 juta di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62 ini? Kesempatan ini diberikan oleh panitia panjat pinang warga RT 3/RW 1, Gertak 2, Sungai Jawi, Pontianak.
Lima kelompok laki-laki yang terdiri atas 7 orang setiap kelompoknya, mendaftarkan diri. Mereka saling bersaing untuk memperbutkan hadiah utama yang awalnya hanya 1 juta rupiah, yang dinaikkan menjadi 1,5 juta rupiah. Lima kelompok tersebut, merupakan perwakilan masyarakat dari 5 gang berbeda di wilayah Pontianak Barat.
Bukan hanya itu saja. Hadiah tambahan lainnya juga masih menunggu. Hadiah tersebut berupa beras 100 kilogram, 2 kasur busa, dan 5 kotak mie instan.
Itu semua dapat diboyong pulang oleh peserta apabila mereka dapat meraih tulisan ‘hadiah utama’ pada sebuah kardus mie bekas yang berbentuk sama sisi, dan digantung di pucuk batang pinang yang diikat tali rafia.
Menurut Achai, Panitia pelaksana panjat pinang, kegiatan ini sudah dipersiapkan semenjak seminggu yang lalu. “Acara ini hanya dikhususkan bagi warga Pontianak Barat,” ujar Achai memberitahu. Achai juga mengemukakan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerjasama para warga RT 3/RW 1.
Ketika ditanya mengapa hanya warga Pontianak Barat saja yang boleh mengikuti lomba panjat pinang, Achai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan bersama dengan para sponsor. “Mudah-mudahan, bila ada rejeki. Kita akan mengadakan lomba panjat pinang dengan peserta yang berasal dari warga lain,” ungkap Achai. Bila terlaksana, lanjutnya, akan diadakan lomba panjat pinang untuk warga Pontianak Barat, umum, dan untuk waria.
Yang menarik dari kegiatan ini adalah hadiah tambahan berupa 100 kilogram beras. Menurut Achai, para sponsor memberikan hadiah tersebut dikarenakan banyak pertimbangan. Antara lain dikarenakan mahalnya harga sembako yang ada di pasaran. “Karenanya, hadiah tersebut diharapkan dapat membantu untuk meringankan beban masyarakat,” ungkap Achai.
Diakui Achai, hadiah uang bisa mencapai Rp 3 juta. “Tergantung dari keadaan nanti,” ujar Achai. Ia juga memberitahu bahwa kegiatan lomba panjat pinang ini terselenggara atas kerjasama Keluarga Besar “Lembayu” Pontianak Barat, Keluarga Besar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pontianak Barat, Toko Sinar Khatulistiwa, Jalan Nusa Indah II, Toko Sembako Achai. Toko Sinar Mulya, Toko Jes Jo, Toko Demi Masa, dan Toko Usaha Mandiri.
Seperti kegiatan lomba panjat pinang lainnya, kesulitan untuk memperoleh hadiah ini juga melalui rintangan berupa licinnya cerbi yang dioles di batang pinang. Hadiah yang disediakan oleh panitia di pucuk pinang juga cukup menggiurkan. Antara lain, Magic Com, Kipas Angin, Dispenser, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.□

Panjat Pinang Bo’

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Kerjasama dan kekompakan merupakan unsur utama yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk mencapai keberhasilan. Tak terkecuali, bagi para waria yang mengikuti lomba panjat pinang untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62, di Gertak I, Kelurahan Mariana, Sungai Jawi, Pontianak.
Suasana ramai terlihat dipinggir jalan, yang berada di tepi sungai kapuas yang mengalir di wilayah sungai Jawi pada Jumat (17/8), sekitar pukul 16.00. para warga sekitar kelurahan Mariana berbaur dengan masyarakat yang melintas, menyaksikan panjat pinang bagi para waria.
Kalimat ‘sakit be’ tangan kame’ kena kau tu..’, terdengar dari seorang waria yang berambut sepundak dan berkulit agak gelap. Dirinya bersama 3 temannya yang lain, merupakan poros paling bawah yang menahan rekan mereka yang berada di atas.
Tangan waria tersebut, ternyata terkena kaki rekannya yang jatuh meluncur karena licin ketika berada di tengah batang pinang.
Ayo.. ayo.. Sorakan yang diberikan penonton dan rekan waria lainnya pun, terdengar untuk memberikan dukungan. Agar para waria yang berlomba tetap bersemangat untuk menggasak hadiah yang disediakan oleh panitia di pucuk pinang. Sesekali pula, tepuk tangan terdengar dengan gelak tawa. Menahan geli karena tingkah laku waria yang terkadang terlihat lucu.
Berkali-kali para waria tersebut berusaha. Payung, sekotak mie, dan bahan kebutuhan pokok lainnya tetap menggantung tak bergeming. Waria lain yang bertugas untuk mengambil hadiah, tergelincir terus ketika sudah berada di tengah.
Menurut Melati, salah satu peserta panjat pinang, dirinya senang karena waria diberikan kesempatan dan dilibatkan untuk memeriahkan kegiatan hari Kemerdekaan RI ini. Waria yang mengenakan bando pink ini menyatakan bahwa dirinya dengan rekan lainnya turut antusias mengikuti acara tersebut. “Tahun kemarin kami juga pernah mengikuti kegiatan serupa,” ujar Melati. Kemenangan, lanjut Melati, masih belum bisa mereka capai.
Ketika ditanya apa kesulitan yang dialami ketika mengikuti panjat pinang, dengan suara yang mengalun Melati berkata “Licin bang,”. Ia juga menyatakan bahwa panjat pinang yang dilakukan di darat dan di sungai sama-sama sulit.
Meskipun tidak berhasil, para waria tersebut memberikan suguhan tersendiri dalam memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI, yang sangat menghibur dan unik.
Andi Alfian, Ketua Bidang Pengerahan Massa Pemuda Pancasila ranting Mariana, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerjasama yang sudah 2 tahun dilakukan dengan salah satu produk minuman terkenal. “Produk tersebut mengsponsori pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Alfian. Sebagai pelaksana kegiatan, dikerahkan oleh anggota Pemuda Pancasila yang berada di ranting Mariana. Selain itu, kerjasama juga dilakukan oleh PP dengan salah satu harian yang ada di kota Pontianak.
Hadiah utama yang disediakan panitia, menurut Alfian, antara lain sepeda dan uang tunai sebesar 250 ribu rupiah.□

Apel Penghormatan Dan Malam Renungan Suci

Arthurio OA dan Johan Wahyudi

Borneo Tribune, Pontianak
Kamis (16/8) pukul 22.50. Gerbang Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya di Jalan Sungai Raya Pontianak, dibuka oleh dua orang perwira berseragam Polisi Militer (PM). Kemudian mereka berdiri tegap di sisi kiri dan kanan gerbang. Bak ksatria yang setia berjaga.
Beberapa anggota lainnya berada di sekitar makam. Berkumpul bersama pasukannya masing-masing berdasarkan kesatuannya. Pukul 23.30, kelompok musik dari kesatuan Polisi Militer berbaris rapi di depan pagar. Sebelum masuk ke lokasi pemakaman, mereka memberikan penghormatan terlebih dahulu.
Berurutan melakukan hal yang sama adalah kesatuan TNI-AD, Polisi, TNI-AL, dan TNI AU, ditambah beberapa siswa berseragam Pramuka yang siap menyalakan lilin dan obor di setiap makam para pejuang.
Tiap kesatuan berbaris rapi di depan tugu taman makam pahlawan, menyisakan ruang kosong di bagian tengah yang ditempati oleh anggota pemerintahan Kota Pontianak dan pemerintahan Provinsi. Bergabung di dalam barisan bagian tengah, tampak di antaranya Walikota Pontianak Buchary A. Rahman, Ketua DPRD Kota Hersan Aslirosa, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar Rihat Natsir Silalahi, dan Anggota Komisi B DPRD Provinsi Asmaniar.
Pelajar berseragam Pramuka, mengisi tempat di antara deretan pusara. Mereka berdiri tegak dan hikmat. Berdiri di kedua sisi tugu, masing-masing seorang perwira PM memegang senjata dengan ujung yang diarahkan ke lantai.
Tepat pukul 24.00. Apel penghormatan dan Malam Renungan Suci dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-62, di mulai. Berlaku sebagai Inspektur Upacara (Irup) adalah Komandan Resimen Kalimantan Barat, Edi Susanto.
Tampak berdiri pada barisan depan antara lain Gubernur beserta Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Usman Ja’far (UJ) dan LH. Kadir. Rektor Universitas Tanjungpura, Chairil Efendi. Ketua DPRD Provinsi, Zulfadli. Sekretaris Daerah, Syakirman.
Suasana semakin khusyuk, ketika lampu penerang di taman makam pahlawan dipadamkan saat melakukan penghormatan kepada para pahlawan, yang diiringi dengan musik. Dua obor yang dipegang dua orang perwira, menjadi penerang ketika dibacakan laporan oleh Irup, mengenai jumlah pahlawan yang dimakamkan di taman makam pahlawan.
Irup kemudian melakukan penyalaan obor secara simbolis, yang diikuti dengan penyalaan lilin di setiap makam oleh pelajar berseragam Pramuka. Dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk para arwah. Tak lama, lampu taman makam pahlawan menyala kembali.
Penghormatan terakhir dilakukan, diiringi musik yang didominasi trompet, yang sekaligus menjadi acara penutup dari apel penghormatan dan malam renungan suci.
Menurut UJ, acara ini untuk bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur karena berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. “Sepatutnya kita berdoa untuk mereka agar mendapat tempat yang layak disisi-Nya,” ujar UJ.
Kemerdekaan menurut UJ, merupakan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan tersebut, ujarnya, dapat ditemukan di segala bidang. “Termasuk untuk kebebasan kepada rekan-rekan pers kan?,” ujarnya lagi. Ia menambahkan bahwa hal tersebut haruslah dilakukan pula dengan cerdas di dalam berkreasi, berpolitik, maupun dalam Pilkada nantinya.
Meskipun banyak pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota pemerintahan Kota Pontianak dan pemerintahan Provinsi, mereka tetap mengikuti kegiatan apel yang dilakukan setiap tahunnya ini.
Pendapat Buchary mengenai apel ini adalah selayaknya para generasi penerus bangsa untuk menghargai jasa-jasa para arwah yang telah gugur, karena mereka sudah berkorban harta dan nyawa. “Jangan nodai pengabdian yang sudah disumbangkan para pahlawan,” ujar Buchary. Ia menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan sistem demokratis yang adil, aman, dan damai. “Tentunya hoki juga,” ujar Buchary.
Sedangkan Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Zulfadli, menilai pelaksanaan renungan suci mengingat jasa para pahlawan ini sangat penting bagi meningkatkan nasonalisme terutama kepada generasi muda karena mereka merupakan tulang punggung bangsa dalam melanjutkan pembangunan.
“Kita harus senantiasa mengenang jasa para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan seluruh jasa mereka sangat patut dihargai sehingga semangat nasionalisme ditanamkan kepada generasi muda sebagai modal untuk melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia maka nilai-nilai kepahlawanan ini perlu ditanamkan jangan sampai semangat nasionalisme luntur dan generasi muda melupakan jasa-jasa para pejuang,” katanya. □

Kemerdekaan Adalah Keadilan Mendapatkan Akses

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Kemerdekaan bangsa Indonesia turut dilakukan oleh kaum perempuan. Menggunakan senjata seperti Tjut Nyak Dien yang mengangkat rencong di Aceh. Atau, melalui pikiran cerdas R.A. Kartini melalui tulisan-tulisannya. Tapi, kemerdekaan itu masih belum dirasakan sepenuhnya kaum perempuan dalam kehidupan saat ini. Bahkan, untuk diri sendiri.

Meski bangsa kita sudah merdeka selama 62 tahun, tetapi masih belum berpihak pada kemerdekaan bagi kaum perempuan untuk turut berperan di segala bidang. Faktor yang menjadi penghambat hal tersebut menurut Asmaniar, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya dikarenakan oleh budaya. “Budaya kita masih patriarkhi,” ujar Asmaniar, Jumat (17/8), pukul 00.30, setelah apel penghormatan dan malam renungan suci dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 di Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Jalan Sungai Raya Pontianak.

Selama ini, kaum laki-laki masih mendominasi di segala bidang. Budaya di Indonesia masih memberikan batasan bagi kaum perempuan. Batasan ini yang masih mengkungkung perempuan menjadi belum merdeka.

Kuota sebanyak 30 persen bagi perempuan untuk menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan pun, saat ini masih belum terpenuhi seluruhnya. Baik di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional.

Asmaniar mengakui, saat ini sudah ada sedikit perubahan dilakukan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada perempuan. “Sedikit saja, tetapi pembahasannya masih belum tajam,” ujar Asmaniar. Ia menambahkan, selama ini akses yang diberikan kepada perempuan masih sangat kurang.

Seharusnya kemerdekaan bagi perempuan adalah, merdeka dalam berpikir dan bekerja, bukan hanya di rumah saja. “Perempuan sebenarnya mampu terjun ke publik,” kata Asmaniar. Ia mengemukakan bahwa dengan hal tersebut, perempuan tidak hanya berjuang untuk diri sendiri. Tetapi juga berjuang bagi keluarga mereka.

Sudah semestinya, hal itu mesti didukung, diberi kesempatan dan kebebasan. Kebebasan dalam artian, menyatakan pendapat dan mengkritisi pembangunan. Ia mengemukakan, pembangunan harus berpihak kepada masyarakat umum. Baik laki-laki maupun perempuan.

Aktivitas sangat perempuan, bukan hanya bagaimana perempuan dapat memanajemen keuangan ataupun keluarga. “Tapi, bagaimana perempuan dapat memasuki ranah yang selama ini tidak dijamah perempuan,” kata Asmaniar. Menurutnya, perlu membuka akses yang adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Hal tersebut bukan suatu bentuk perlawanan bagi kaum laki-laki. Tapi, bagaimana dapat menerapkan kesetaraan di segala bidang. Dalam tatanan tertentu, ia merasa belum merdeka sepenuhnya.

“Saat ini, kesejahteraan dan kesehatan di Indonesia masih sangat rendah,” ujarnya. Karenanya, persoalan seperti itu yang harus dibahas dengan lebih serius.□

Kita Lupa Ketika Merdeka

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Dulu lagu nasional berkumandang diiringi pekikan Merdeka! Sekarang alunan house music lagu kucing garong diiringi raungan gas motor dengan tarikan yang digeber kencang.
Kamis (16/8), pukul 22.30. Sepanjang jalan di A. Yani macet hingga ke bundaran tugu Digulis Universitas Tanjungpura. Kendaraan roda dua memenuhi badan jalan. Malam hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62 di Pontianak dirayakan anak muda dengan melakukan konvoi bersama teman-temannya.
Konvoi tersebut mereka lakukan beramai-ramai. Diantara mereka ada yang membuka baju dan memamerkan tato di pundak belakang tubuhnya. Bendera merah putih, diikat pada sebuah kayu pendek dan dikibarkan.
Aksi mereka tidak hanya dengan menarik gas dengan kencang. Rekan mereka yang awalnya duduk manis di belakang dan memegang bendera. Berdiri di atas tempat duduknya. Dengan gerakan atraktif, malah menyerempet bahaya. Anak muda tersebut melambaikan bendera, ke kiri dan kanan. Yang lebih hebat lagi, tidak mengenakan helm.
Kumpulan anak muda lainnya yang bergerombol di pinggir jalan, tak kalah gaya. Malam yang larut tak dipedulikan. Buka baju seolah menjadi life style yang sedang in bila adanya keramaian.
Sapaan mereka bila berpapasan dengan rekan lain yang mengendarai motor hanya pekikan ‘Woi..’, dan bukan Merdeka! Pekikan tersebut bahkan diikuti oleh umpatan-umpatan kasar dan saling olok.
Malam semakin semarak dengan bendera yang menghiasi rumah dan perkantoran di sepanjang jalan A. Yani. Hiasan bendera tersebut juga ditemukan di kios-kios dan warung di pinggir jalan.
Dari kios dan warung tersebut menyeruak house music dari speaker, yang jumlahnya lebih dari sebuah. House music dari satu tempat dan tempat lain seolah berlomba saling mendahului. Lagu yang paling sering terdengar adalah lagu kucing garong. Sehingga, lagu tersebut saling dulu-duluan dari satu kios ke kios lainnya.
Ironis memang. Bila dahulu kita sering mendengarkan pekikan kata merdeka, kini kata itu seakan sudah menjadi barang langka yang harus segera dimuseumkan. Atau dengan kata anak muda sekarang sudah ‘jadul’ (jaman dulu) ataupun ‘cupu’ (culun punya).

Setelah 62 Tahun
Tanah di bumi kita tercinta, pernah dibanjiri oleh darah para pejuang. Mereka berkorban bukan hanya harta, tetapi juga nyawa. Gerilya yang mereka lakukan pun, hanya untuk satu tujuan, MERDEKA. Para pejuang tak lupa akan kata ‘merdeka’, ketika mereka sejenak menutup mata untuk istirahat. Ataupun ketika mereka terjaga. Meskipun perlawanan yang mereka lakukan hanya bersenjatakan bambu runcing dan senjata tradisional.
Kaum muda saat ini seperti lupa akan itu semua. Malam kemerdekaan diisi dengan konvoi keliling kota dan menyebabkan kemacetan bahkan terjadinya kecelakaan. Aroma nafas pengendara motor yang konvoi pun, ada yang menyebarkan bau alkohol. Tak pelak, di kota Pontianak sendiri terjadi 6 kecelakaan lalu lintas menjelang HUT RI ke-62 (Baca Borneo Tribune hal 13, Sabtu (18/8)).
Upacara bendera untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-62 pun ada yang ternoda. Kasus yang terjadi di Ambon, Maluku, pada Jumat (17/8) lalu. Terjadi tawuran antar pelajar di tengah upacara bendera. Perseteruan antara SMA Xaveria dan SMA Hilarius, dipicu hanya karena hal yang sepele, saling ejek karena berbeda sekolah.
Menurut Rihat Natsir Silalahi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Barat, generasi muda saat ini diwariskan suatu globalisasi. “Karenanya tantangan kita saat ini adalah bagaimana caranya melawan hedonisme,” ungkap Rihat.
Kita berbeda, lanjut Rihat, dalam hal karakter dan keadaan. Tetapi bukan untuk dijadikan suatu pertentangan. Ia menyatakan bahwa hal tersebut harusnya menjadi suatu persatuan yang humanity.
Rihat juga mengemukakan bahwa kita harus berterima kasih kepada para pejuang atas semua pengorbanan yang sudah dilakukan. Selayaknya generasi muda turut serta membangun dalam segala aspek. “Revitalisasi dan aktualisasi harus di buat secara proporsional,” ujar Rihat. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan dengan budaya yang bernilai luhur.

Sedikit Berbuat Lebih Baik
Pepatah mengatakan lebih baik melakukan sesuatu yang kecil tetapi berguna, dari pada tidak melakukan apa-apa. Nilai juang dari para pahlawan, menurut Rihat, masih merupakan kebutuhan dan harus diwariskan kepada generasi muda penerus bangsa untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Karenanya, generasi muda selayaknya melestarikan aspek budaya dan sejarah. “Bukan dengan melakukan hal tak berguna dan anarki,” ujar Rihat.
Jiwa nasionalisme kita saat ini seperti tergadaikan dengan jiwa ‘house music-isme’, dimana untuk memperingati hari kemerdekaan saja dilakukan lomba ‘geleng-geleng kepala’. Ataupun, dengan lomba lagu dangdut dan bukan lagu perjuangan.
Kita sepertinya harus berkaca pada B.M. Diah, pelaku sejarah, yang menyelamatkan lembar kertas teks Proklamasi dari keranjang sampah. Ataupun pada grup band Samson dengan lagunya yang berjudul ‘For You’ dan Cokelat dengan lagunya yang berjudul ‘Bendera’, menjadi penyemangat bagi pasukan Garuda Indonesia yang sedang bertugas di Libanon. Hingga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pun mau menjadi model video klip mereka.
Mari kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta dan melakukan hal-hal kecil yang berguna untuk membangun bangsa. □

Derita Ida Disiksa

Arthurio Oktavianus dan Johan Wahyudi

Borneo Tribune, Pontianak
Hari Anak Nasional belum genap sebulan berlalu. Euphoria mengenai anak Indonesia yang cerdas dan sehat pun masih terasa. Tetapi, keadaan ini berbeda untuk seorang bocah perempuan berusia enam tahun empat bulan yang bernama Zulkaida.
Rabu (15/8), Ida, panggilannya terbaring lemah di sebuah dipan beralas putih di salah satu kamar ruang Arwana, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak. Kepalanya botak. Sisa memar melekat di tubuhnya.
Ida—sapaannya—bocah perempuan dari Dusun Sebau, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Ia merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Titin Suci Lestari (34), ibu angkatnya.
Sore itu Ida ditemani Ara (50), sang nenek dan Zainudin abang sepupunya. Ara menyuapi Ida dengan telur rebus yang dicacah. Ida perlahan makan sampai habis.
Bocah mungil tersebut sebelumnya mengalami penganiayaan yang sangat tidak manusiawi. Menurut Zainudin, perlakuan tersebut dialami Ida hampir setahun setelah orang tua angkatnya memperoleh buah hati seorang perempuan. “Dulu perlakuan ibu angkatnya baik. Ida diberikan perhiasan dan diajak jalan pakai motor.”
Kata Zainudin, Ida diangkat anak oleh Titin karena 4 anaknya laki-laki semua. Suaminya pernah jadi pejabat tinggi di desa. Tapi setelah ia melahirkan anak perempuan, Ida disiksa.
Dari cerita bocah yang sangat kekurangan asupan makanan ini, dirinya sering dipukuli. Tidak diberikan makan dan minum. Bermalam di dapur dan WC tanpa alas. Pernah juga disuruh tidur keluar rumah.
Paling naas saat disekap di WC dan perut tidak terisi. Ida dengan terpaksa memakan –maaf—tahinya—karena lapar. Ia pun terpaksa minum air dari bak WC.
Warga mendengar rintihan Ida yang mengerang kesakitan dari rumah. Warga langsung menghampiri, tetapi tidak berani langsung mendobrak masuk karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan.
Kala ibu angkatnya keluar pergi membesuk suaminya yang dirawat di luar, piuntu didobrak. Ida kemudian ditemukan terbaring di kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Ida yang lunglai dengan kulit membalut tulang diangkut dan dilarikan ke Puskemas terdekat. Ibu angkatnya yang garang-mesekang kabur. Untunglah dia tertangkap dan ditahan di Mapolres Sanggau.
Ida dikunjungi Katharina Lies (anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat) dan Nuraini (Dinas Sosial Kasi Pelayanan Sosial) pada Selasa malam. Keduanya menjemput Ida yang dirawat di Puskemas Kawat. Turut juga Devie Tio Mana (Pengurus Yayasan Nanda Dian Nusantara/YNDN).
Menurut Lies, dirinya berangkat ke daerah asal pemilihannya setelah memperoleh kabar mengenai hal buruk tersebut. “Kami datang ke RSUD Soedarso sekitar pukul 23.00,” ujar Lies memberitahu. Lies mengatakan bahwa Ida dirujuk langsung ke RSUD Soedarso agar dapat memperoleh perawatan yang memadai untuk mempercepat penyembuhannya.
Nuraini mengemukakan bahwa Dinsos akan mengurus perawatan Ida. “Mulai dari penjemputan sampai selesainya perawatan. Ia akan kami dampingi,” ujar Nuraini. Ketika menjemput Ida, ujar Nuraini, suhu badan Ida tinggi. Akan tetapi, ketika diukur suhu tubuhnya pada pagi hari kemarin, suhu tubuhnya sudah normal.
Menurut Nuraini, Dinsos juga akan siap menampung bila Ida sudah menjalani perawatan medis di RSUD Soedarso. “Perawatan Ida perlu dilanjutkan ke rehabilitasi.”
Tindakan kejam ini, tentulah harus dipertanggungjawabkan oleh ibu angkat yang menjadi tersangka. Menurut Devie, pelaku dapat terjerat hukum karena melanggar Undang-Undang KDRT Nomor 23/2004 dan Perlindungan Anak Nomor 23/2002. “Pelaku dapat mendapat ancaman hukuman maksimal 10 tahun dan minimal 3 tahun,” ujar Devie. Hukuman akan ditambah 1/3 lamanya bila yang melakukan tindakan tersebut adalah orang tua, wali, maupun orang dengan kuasa asuh.
Ida akan mendapatkan advokasi dari YNDN. YNDN juga akan terus mengupayakan pemulihan psikis bagi Ida. “Kami akan mengirim Ida ke rumah perlindungan anak di Jakarta,” ujar Devie. Pengiriman Ida ke Jakarta dimaksudkan untuk memulihkan trauma psikis sosial yang dialami Ida.
Hal tersebut, menurut Devie, sudah direspon oleh Departemen Sosial Pusat. Vicky Riyadi, M.Si, Kasubbid Perlindungan Anak sedia mengantar dan cek langsung keadaan Ida.

Ibu Kandung Belum Tahu
Menurut Zainuddin, sejak berusia 6 bulan, Ida panggilan akrab ZulkaIda telah ditinggal ibu kandungnya, Tina menjadi TKW di Malaysia. Ayah Ida hilang. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sejak itu pula Ida diangkat anak oleh saudara sepupu ibunya.
Zainuddin menyesalkan, HH mantan kepala desa tidak dapat bersikap tegas terhadap istrinya (ibu angkat Ida, red). “Mungkin mukjizat Allah ingin menyelamatkan Ida dari siksan ibu angkatnya. Dan warga sempat meminta aparat kepolisian agar Sn di hukum seberat-beratnya. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat desa, anggota DPRD Provinsi dan Dinas Sosial yang memberi bantuan kepada Ida sehingga bisa mendapat perawatan intensif bagi kesehatan Ida,” katanya.
Dikonfirmasi apakah ibu kandung Ida mengetahui kondisi anaknya, Zainuddin menjelaskan, ibu kandung Ida tinggal di Malaysia karena menikah dengan warga negara Malaysia dan telah memiliki anak tetapi, sampai saat ini ibu kandungnya belum mengetahui keberadaan Ida karena nomor Hp yang diberikan sudah tidak aktif dan sudah lama tidak pulang..
Hera sang nenek pun teriris hatinya. “Setiap melihat perawat datang Ida selalu mengucapkan kata ingin makan. Nenek juga diajak bicara oleh Ida. Katanya nenek sudah makan belum? Nenek juga harus makan. Jika tidak makan nanti sakit,” kata Hera, meniru ucapan Ida dengan menitikkan air mata. “Anak ini hatinya baik,” katanya. □

Memanfaatkan dan Melestarikan Hutan

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Kapuas Hulu
Kalbar provinsi yang kaya SDA. Pemanfaatannya memerlukan antisipasi. Salah satunya dilakukan EC-Indonesia Flegt Support Project yang dilaksanakan di Desa Datah Dian, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Pelatihan perencanaan dan penggalian potensi desa secara partisipatif untuk tata kelola kehutanan yang lebih baik dilaksanakan 5- 11 Agustus lalu.
Menurut EC-Indonesia Flegt Support Project terdapat dua hak dan kewenangan dasar yang bisa diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Yaitu peraturan desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karenanya masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis untuk mempersiapkan ataupun membahas rancangan peraturan desa.
Selain itu, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes) sangat penting digali untuk mendapatkan pemasukan untuk membiayai pemerintahan desa sehari-hari. Salah satu sumber dari APBDes adalah Alokasi Dana Desa.
Hak dan kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005.
Penentuan desa belajar di Datah Dian dilakukan EC-Indonesia Flegt Support Project melalui penelitian sosial ekonomi yang dilakukan tim. Selain itu juga diperoleh dari laporan pemerintahan kabupaten dan LSM yang bekerja di tingkat desa.
Penentuan lainnya dikarenakan desa Datah Dian merupakan salah satu desa yang berada di tepi Sungai Mendalam. Sungai ini merupakan daerah terhulu dan menjadi sumber air bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.
Apabila terjadi aktivitas pemanfaatan hutan yang berlebihan di hulu Sungai Mendalam dan mencemari sungai, masyarakat yang ada di hilir terkena dampaknya dengan menerima asupan air yang tercemar.
Dengan adanya desa belajar ini diharapkan agar penduduk Desa Datah Dian dapat mengelola hutan dengan baik, sekaligus juga memberdayakan tata guna kehutanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Menurut Kepala Desa Datah Dian, Markus Jaraan, SH, pemberdayaan masyarakat yang ada di Datah Dian selama ini hanya berupa kelompok tani. “Untuk kelompok tani karet dimulai pada April lalu.”
Kelompok tani yang terbentuk merupakan kelompok tani secara mandiri, dan dibimbing oleh pemerintahan desa. Selain itu, lanjut Jaraan, peran Taman Nasional Betung Kerihun, World Wide Foundation, dan EC-Indonesia Flegt Support Project, turut membantu masyarakatnya.
Jaraan mengatakan bahwa potensi Desa Datah Dian sendiri adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Alokasi dana desa, menurut Jaraan, masih belum diterima oleh Desa Datah Dian. “Sosialisasi mengenai ADD sering dilakukan, tetapi pencairan dana kabarnya untuk 2008,” ungkap Jaraan.
Banyaknya jumlah ADD yang diberikan, belum juga diketahui Jaraan. Ia hanya memperoleh informasi bila dana tersebut terdiri atas 60 persen dari pemerintah pusat, 20 persen dari pemerintah provinsi, dan 20 persen dari pemerintah kabupaten. □

5 PAUD Di Kapuas Hulu

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Kapuas Hulu
Dalam mengsukseskan program pemerintah dalam bidang pendidikan dengan menggalakkan program wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu pilihan bagi para orang tua agar anak mereka bisa memperoleh pendidikan.
Menurut Elisabet Kanyawan (34), Tutor PAUD Glorya di Kapuas Hulu, PAUD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu hanya lima. “Itu merupakan aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kapuas Hulu,” ujar Kanyawan memberitahu. PAUD Glorya sendiri baru berjalan sekitar sebulan dan terletak di desa Barigundi, 9 kilometer dari ibukota kabupaten.
Dana yang disiapkan untuk program PAUD oleh pemerintah untuk program rintisan senilai 25 juta. Dana ini diberikan hanya bila PAUD belum mandiri. Apabila PAUD sudah dapat berdiri sendiri, dana tersebut tidak diberikan lagi.
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam suatu pembangunan suatu Negara. Tak heran, dana yang dialokasikan untuk pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangatlah besar.
Di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 pada perubahan ke empat mengatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Satu tujuan yang ingin dicapai melalui program ini adalah mengentaskan buta huruf hingga ke tingkat pedesaan. Tujuan yang mulia, tetapi masih gelap implementasinya.
Menurut Kombong Soeka (43), penyelenggara PAUD Glorya di Kapuas Hulu, mereka masih belum menerima anggaran dana PAUD tersebut. “Dalam beberapa kali pertemuan, kami masih belum menemukan jawaban kapan dana tersebut akan diberikan,” ungkap Kombong.
Kombong juga mengemukakan bahwa selama ini masyarakat di Kapuas Hulu masih belum merasakan banyak perubahan dalam hal pendidikan. Sekolah Dasar yang ada di daerah tersebut hanya ada dua bangunan saja. Di desa Sibau Hulu dan Tanjung Lasa. “Bila ingin meneruskan pendidikan hingga ke tingkat sekolah menengah pertama, mereka (murid) harus bersekolah ke ibukota kabupaten,” ujar Kombong. Jarak yang jauh untuk melanjutkan pendidikan, mengharuskan para murid untuk menggunakan sarana angkutan umum. Otomatis biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua mereka pun bertambah selain untuk biaya buku dan sekolah, yang katanya sudah memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik untuk buku maupun pendaftaran.

Belum Ada Kasus Trafiking di Sintang

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Sintang
Kabupaten Sintang selama ini belum pernah menerima laporan mengenai kasus trafiking dari masyarakat. Hal tersebut diutarakan oleh Veronika Ancili, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan (PP) Kabupaten Sintang, ketika diwawancarai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Meskipun begitu, PP Kabupaten Sintang tetap menyambut baik terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat, mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafiking) terutama Perempuan dan Anak.

Menurut Ancili, meskipun belum ada laporan kasus trafiking, ada kemungkinan terjadinya trafiking di Sintang. Hal ini dikarenakan ada kecamatan di Sintang, yang berbatasan dengan Malaysia. “Tepatnya di Desa Senaning Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah,” ujar Ancili.

Karenanya, untuk mengantisipasi trafiking. Perda yang baru ketuk palu tersebut akan disosialisasikan PP Kabupaten Sintang, hingga ke tingkat desa.

Ancili mengatakan, untuk mencegah terjadinya kasus trafiking, seharusnyalah menertibkan para calo yang menyalurkan tenaga kerja secara tidak resmi. “Para pemilik biro jasa tenaga kerja juga harus diperiksa izin resminya,” ujar Ancili. Selain itu, pemilik biro tersebut juga harus memberikan laporan mengenai jumlah tenaga kerja yang telah mereka salurkan. Juga daerah tujuan dari tenaga kerja tersebut.

Ancili mengakui adanya percaloan tenaga kerja yang semakin sulit ditumpas. Menurutnya, instansi berwenang masih belum bisa mematahkan mata rantai percaloan tersebut. Pemerintahan tingkat dasar seperti ketua Rukun Tetangga (RT), juga harus menjalankan tugasnya dengan bijak. “Penduduk yang ingin mencari kerja harus diseleksi dengan seksama,” ungkap Ancili.

Seleksi yang dilakukan, mengenai data administratif yang harus dipenuhi oleh penduduk, untuk menjadi tenaga kerja di luar daerah maupun di luar negeri. Pentingnya koordinasi antar instansi merupakan suatu keharusan. Koordinasi tersebut bukan hanya instansi pemerintahan di tingkat pusat, tetapi juga harus di tingkat pedesaan sekalipun, kata Ancili.

Perempuan sering menjadi korban perdagangan orang. Bahkan, mimpi para kaum perempuan yang menjadi tenaga kerja seringkali sirna, berganti dengan derita aniaya oleh majikan. Yang lebih parah lagi, sampai kehilangan nyawa.

Menanggapi hal tersebut, Ancili berpendapat bahwa itu semua dikarenakan masih kurangnya kualitas hidup pada kaum perempuan. “Kualitas hidup mencakup pendidikan, ekonomi, dan kesehatan,” ujar Ancili.

Menurutnya, kualitas hidup bagi kaum perempuan di Kalbar, hingga saat ini masih belum memadai. “Kebanyakan perempuan yang menjadi tenaga kerja berasal dari pedesaan. Mereka bekerja untuk meningkatkan taraf hidup mereka, di tengah kemelut ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini,” ujar Ancili.

Yang lebih parah dan juga menyedihkan, ada tenaga kerja wanita yang sama sekali tidak bisa membaca dan berhitung. □

Memaksimalkan Peran Perempuan

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Sintang
Perempuan selalu diidentikkan sebagai sosok lemah. Tetapi, dari kelemahan inilah, perempuan bisa menjadi sosok kuat. Bahkan, tak kalah kuat dengan pria. Peran perempuan sebagai pemimpin, dapat dilihat di tingkat pusat hingga tatanan masyarakat paling dasar.

Veronika Ancili, Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan (Kabag PP) Kabupaten Sintang, mengatakan, untuk meningkatkan perekonomian dalam rumah tangga, butuh peran perempuan. “Selain meningkatkan perekonomian rumah tangga, perempuan juga mampu untuk membangun desa,” kata Ancili. Terutama, dalam mengatasi isu utama yang menjadi persoalan negara, seperti kemiskinan.

Peran perempuan menjadi garda utama yang harus diakui keberadaannya. Melalui kegiatan pengarusutamaan gender di level pemerintahan, maupun berbagai pelatihan di tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Pemberdayaan perempuan juga menghimbau dan membina kelompok usaha, untuk ekonomi rumah tangga. Selain itu, partisipasi perempuan di bidang politik dilakukan melalui sosialisasi organisasi perempuan di Gabungan Organisasi Wanita (GOW). “Saat ini ada 24 orang tergabung dalam GOW,” ujar Ancili.

Menurut Ancili, program yang dijalankkan PP antara lain, Gerakan Sayang Ibu dan Gerakan Desa Prima. Program tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam hal kesejahteraan. Ia menyatakan, telah melakukan program peranan wanita, menuju kesejahteraan di Desa Mangkurat Baru dan Desa Wirayuda.

Program Gerakan Sayang Ibu sudah dilakukan di empat belas kecamatan di Kabupaten Sintang. Gerakan Sayang Ibu dilakukan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Pemberdayaan perempuan tidak bekerja sendiri melaksanakan program kegiatan. Kegiatan itu turut bekerjasama dengan dinas kesehatan, PKK, dan GOW. “Program tersebut dilakukan dari kecamatan hingga ke desa,” kata Ancili.

Pemberdayaan perempuan turut terlibat dalam Program Desa Siaga. Menurut Ancili, program dari dinas kesehatan tersebut akan dimulai dari Desa Serawai. Dalam program ini, PP melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK. Alasannya, PKK dapat mensosialisasikan dan bekerja hingga ke tingkat dasar.
Menurut Ancili, kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk membentuk perempuan berkualitas. Baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Karenanya, perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan perempuan, dapat terlihat melalui bantuan dana stimulan.

Ancili mengakui, dana tersebut digunakan untuk pengarusutamaan gender, melalui sosialisasi dan advokasi di tingkat legislatif. Hal ini dilakukan, agar tidak simpang gender. Dana stimulan juga diberikan sebagai bantuan kepada kelompok usaha ekonomi perempuan dan sosialisasi partai politik perempuan. Selain itu, dana stimulan juga diberikan bagi program peran perempuan dalam lingkungan hidup bersih dan sehat.

Ancili mengemukakan, PP mempunyai tim koordinasi. Tim ini mengadakan pertemuan di bawah koordinasi Bupati Sintang, untuk program peningkatan kualitas hidup perempuan. “Pertemuan dilakukan per semester setiap tahunnya,” kata Ancili.

Meskipun kesempatan kuota 30 persen yang diberikan kepada perempuan masih belum terpenuhi seluruhnya, bukan berarti peran perempuan stagnan atau diam di tempat. Perempuan mampu menunjukkan eksistensinya di segala bidang.

Bila dilihat dari jumlah, peran perempuan di tingkat legislatif tidaklah memadai, untuk menyampaikan aspirasi perempuan. Dari seluruh anggota, perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat hanya dua orang.

Karenanya, Ancili mengharapkan setidaknya kesempatan kuota 30 persen yang diberikan pada perempuan dapat terpenuhi. “Hal itu dilakukan, utuk menyuarakan aspirasi perempuan,” kata Ancili.□

Dinkes Sintang Terlambat Operasi Pasar

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Sintang
Kekalutan masyarakat terhadap produk dari China yang mengandung formalin dan beredar di pasaran seluruh Nusantara sudah terjadi sejak bulan lalu. Bahkan, Badan POM (Penelitian Obat dan Makanan) Republik Indonesia sudah memberikan Public Warning (surat peringatan) kepada setiap Balai Besar POM di Provinsi, tertanggal 24 Juli, mengenai produk pangan impor Cina yang mengandung bahan berbahaya. Tapi di Kabupaten Sintang, operasi pasar terhadap produk mengandung formalin, baru dilakukan pada Rabu (8/8) lalu.

Ma’ruf Thoha, Kepala Bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang dihubungi via telepon, memberitahukan bahwa hasil yang diperoleh dari operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sintang, ditemukannya produk Permen Sanca (Halo Snack), kembang tahu (Oried Beancurd) 130 gram, dan pasta gigi Maxam.

Menurut Thoha, operasi pasar dilakukan bersama beberapa instansi terkait di Kabupaten Sintang. Antara lain, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Kepolisian, Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) cabang Sintang, Polisi Pamong Praja, dan Camat.

Produk yang diperoleh dari operasi pasar, merupakan produk terdaftar dalam surat edaran yang diperoleh dari Badan POM RI, yang positif mengandung formalin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/Menkes/Pes/IX/88, formalin merupakan bahan kimia yang dilarang untuk makanan.

Dalam penggunaannya, formalin merupakan suatu cairan yang digunakan untuk pengawetan. Padahal, bahan pengawet yang diperbolehkan bagi produk makanan ialah Natrium Benzoat. Kadar penggunaan Natrium Benzoat dalam penggunaannya juga sudah ditentukan. Yaitu, sebesar 600 mililiter per kilogramnya.

Thoha menyatakan, keterlambatan dalam operasi pasar dikarenakan surat edaran dari Balai Besar POM Provinsi Kalimantan Barat, baru datang Senin (6/8). “Kami (Dinkes Sintang) menerima surat tersebut melalui faksimili,” ujar Thoha.

Kesulitan yang dialami Dinkes Sintang melakukan operasi pasar sebelum ada surat edaran, dikarenakan Dinkes Sintang belum memiliki Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS). Thoha mengatakan, usaha yang dilakukan Dinkes Sintang sebelum menerima surat edaran tersebut hanyalah survei intern, dan rutin dilakukan Dinkes Sintang.□

Taman Nasional Dijarah

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Kapuas Hulu
Selain luas Kalbar juga merupakan salah satu provinsi yang bertanggung jawab dalam memelihara paru-paru dunia dengan hutan tropisnya.
Kekayaan hutan di Kalbar selama ini sering dijadikan sasaran empuk para pelaku illegal logging (IL). Bahkan aktivitas IL tersebut turut merambah hingga ke kawasan Taman Nasional yang ada di Kalbar.
Efek yang ditimbulkan karena sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitar lokasi, maupun masyarakat yang berada jauh dari lokasi aktivitas IL.
Berdasarkan Data Jaringan Pemerhati Hutan inisiasi dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) dan Forum Komunikasi Daerah (FKD), terdapat sekitar 700-800 penebang yang terbagi ke dalam 139 kelompok pada sub DAS (Daerah Aliran Sungai) Sibau dan 59 kelompok penebang kayu pada sub DAS Mendalam. Tiap kelompok memiliki 1- 2 chain saw, dengan mengeluarkan kayu setiap hari rata-rata 100 batang. Data tersebut merupakan data hasil penelitian pada 2001-2002.
Menurut Doni Maja, petugas Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TN BBBR), IL sudah masuk ke kawasan zona inti. Dodi juga mengatakan bahwa aktivitas IL yang terjadi di daerah Nanga Juoi. Bukan hanya IL, TN BBBR juga terjamah aktivitas Illegal Mining (IM). “IM terjadi di daerah Jelundung,” ujar Doni memberitahu.
Doni juga mengatakan bahwa saat ini memang terjadi penurunan aktivitas IL. Bila dulu mencapai sekitar 200 mesin yang beroperasi dalam melakukan IL, saat ini hanya tersisa sekitar 60 mesin saja.
Luas kawasan TN BBBR yang dijamah IL dan IM, menurut Doni, sudah masuk hingga 12 kilometer dari batas kawasan. Kegiatan ini dilakukan oleh perorangan, dengan penampung yang berada di daerah Menukung. “Kayu belian di Menukung perbatangnya berharga 28 ribu rupiah,” ujar Dodi.
Kerugian akibat aktivitas IL bukan hanya secara finansial, tetapi juga non finansial.Kerugian non finansial ini berupa semakin rusaknya tegakan hutan, mengecilnya fungsi dan peran ekosistem hutan alam.
Soewignyo, Kepala Taman Nasional Danau Sentarum, mengemukakan perlunya sosialisasi peraturan perundangan mengenai tata kelola hutan. Hal tersebut disampaikan Soewignyo dalam diskusi dan konsultasi publik EC-Indonesia Flegt Support Project di Kapuas Hulu beberapa hari lalu.
Pentingnya tata kelola hutan yang baik, dibutuhkan untuk meningkatkan peranan hutan dalam pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan. Karenanya, dibutuhkan komitmen bersama untuk melakukan tata kelola hutan. Jangan sampai apa yang sudah direncanakan dan disepakati, dilanggar oleh pembuat perencanaan dan kesepakatan itu sendiri.
Abner Panggaribuan, Head of Provincial Project Implementation Unit (PPIU) EC-Flegt Kalimantan Barat, mengatakan selama ini sering terjadi di mana perencanaan yang sudah ditetapkan tidak bisa jalan karena tidak mengikutsertakan masyarakat dan instansi lainnya.
Dengan adanya diskusi antar instansi dan masyarakat, diharapkan adanya perbaikan perundang-undangan termasuk penegakan hukum. Selain itu, meningkatkan tata kelola kehutanan melalui akuntabilitas dan transparansi.
Menurut Tadeus Yus, Provincial Coordinator EC-Indonesia Flegt Kalbar, ada pokja untuk melihat sinkronisasi dan transparansi perundang-undangan. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan dalam peraturan perundangan perhutanan maupun dengan sektor lainnya.

Program Unggulan Akper Sintang

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Sintang
Tantangan dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah untuk mencetak tenaga berkualitas dan profesional, yang mampu untuk bersaing di era globalisasi di tingkat nasional maupun Internasional. Salah satu instansi pendidikan yang mempersiapkan diri untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan tersebut adalah Akademi Perawat (Akper) Sintang.
Menurut Uray B. Asnol, Direktur Utama Akper Sintang, untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan akper Sintang, dilakukan program unggulan untuk menghasilkan tenaga ahli madya. “Program tersebut antara lain untuk penguasaan informasi dan teknologi (IT), bahasa, juga meningkatkan spiritualitas mahasiswa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat setelah menamatkan pendidikkan di Akper,” ujar Asnol.
Program bahasa yang diterapkan di Akper Sintang adalah bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Program IT telah dipersiapkan sejak tahun ajaran 2006/2007 lalu dengan memperlengkap sarana internet dan laboratorium komputer bagi para mahasiswa. Selain itu, Akper Sintang juga bekerjasama dengan pesantren yayasan Khasanah Kebajikan di Ciputat mengenai pemahaman Al-quran kepada mahasiswa.
Akper Sintang juga melakukan kerjasama dengan UPT Bahasa Universitas Tanjungpura, khususnya untuk bahasa Inggris dan Jepang. Selain itu, satelit yang digunakan oleh Akper Sintang adalah satelit kepunyaan sendiri.
Implementasi pada mahasiswa dalam bentuk pelayanan kepada pasien dengan pendekatan secara Al-quran sudah dilakukan, dan tahun ajaran 2007/2008 merupakan penerapan tahun kedua.
“Bagi yang non muslim, juga dilakukan dengan pendekatan agama mahasiswa sendiri,” ungkap Asnol. Tujuan dilakukan pelayanan berdasarkan agama, menurut Asnol, untuk mencapai eksistensi kelulusan kepada masyarakat dan untuk penyembuhan secara spiritual.
Evaluasi yang dilakukan Akper Sintang terhadap implementasi yang sudah dilakukan, menurut Asnol, pasien terkesima dengan pelayanan yang diberikan perawat karena menguasai masalah agama agar pasien yang sudah sembuh bisa menerapkan apa yang didapatkannya selama masa perawatan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan.
Pasien butuh ketenangan baik secara fisik maupun spiritual dalam perawatan. “Karenanya pasien membutuhkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dari perawat,” ujar Asnol. Perawatan melalui pendekatan agama tersebut merupakan penyembuhan secara spiritual di mana eksistensi mahasiswa dalam melakukan tugasnya tercurah sebesar 80 persen. Asnol juga mengatakan bahwa 20 persen lainnya diperoleh mahasiswa melalui ijazah yang mereka terima saat kelulusan.
Ketika ditanya mengapa menerapkan penyembuhan melalui pendekatan secara spiritual, Asnol mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian para pakar seperti Ali Ginanjar. Sebenarnya eksistensi perawatan kepada pasien bisa dicapai bila menguasai spiritual. “Kenyataannya, setelah diimplementasikan kepada pasien sejak tahun ajaran lalu, respon masyarakat sangat tinggi. Kenapa kita abaikan hal-hal seperti ini?” ungkap Asnol.
Menurut Asnol, selama ini penyembuhan hanya dilakukan hanya untuk fisik saja. “Sedangkan penyembuhan secara mental terabaikan,” ujar Asnol. Padahal, penerapan penyembuhan secara fisik dan mental sudah diterapkan di negara luar seperti Singapura dan Malaysia.
Bagian integral dari perawatan yang didasari bio psycho socio spiritual yang komprehensip, menurut Asnol, harus diberikan kepada setiap individu baik yang sehat maupun yang sakit.
Asnol mengatakan bahwa Akper Sintang berada langsung di bawah pengawasan pemerintah provinsi dan telah bekerjasama dengan Bank Muamalat.
“Name tag yang digunakan mahasiswa saat ini sekaligus dapat berfungsi sebagai ATM,” ujar Asnol memberitahu. Name tag tersebut dijumpai logo pemerintahan provinsi, logo Akper Sintang, foto mahasiswa, dan nomor induk mahasiswa. Hal ini, menurut Asnol, dapat membantu mahasiswa bila melakukan praktik kerja ke luar Sintang maupun ke luar Kalbar. 

Diskusi dan Konsultasi Publik EC-Indonesia Flegt

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Sintang
Proyek dukungan Uni Eropa-Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum, tata kelola hutan yang baik dan perdagangan yang legal (EC-Indonesia Flegt-Support Project), melakukan diskusi dan konsultasi publik di Kapuas Hulu (6/8), Sintang (8/8), dan Melawi (9/8). Kegiatan ini dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang sesuai dengan realitas dan kondisi setempat.
EC-Indonesia Flegt Support Project dimulai ketika penandatanganan Financing Memorandum pada 30 Maret 2005. Badan pelaksana adalah BAPPENAS, dengan salah satu anggotanya Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Lingkup kegiatan EC-Indonesia Flegt di Provinsi Jambi dan Kalbar dengan masa program 2006-2011.
Di Kalbar, lokasi kegiatan EC-Indonesia Flegt fokus di tiga Kabupaten yaitu Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Selain itu, lokasi kegiatan EC-Indonesia Flegt adalah Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNBS).
Tim teknis provinsi berdasarkan keputusan Gubernur Kalbar No. 116/2007 antara lain Kadishut Prov. Kalbar, Kepala Balai TNDS, dan Kepala Balai TNBK.
Secara tegas Abner Panggaribuan, Head of Provincial Project Implementation Unit (PPIU) EC-Flegt Kalimantan Barat mengatakan EC-Flegt-Support Project bukanlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “EC-Flegt membantu antara masyarakat, pemerintah, dan LSM,” ujar Abner. Fasilitasi tersebut berupa training, pemantauan terhadap pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), pendirian pusat informasi kehutanan, dan penyediaan database. Karenanya, proyek dukungan tersebut membutuhkan masukan dan aspirasi dari masyarakat dan stakeholder lainnya.
Menurut Tadeus Yus, Provincial Coordinator EC-Indonesia Flegt Kalbar, implementasi yang dilakukan oleh EC-Indonesia Flegt adalah terlibat dalam penyusunan Draft RUU tentang pemberantasan tindak pidana bidang kehutanan. Menyelenggarakan workshop tentang evaluasi pelaksanaan INPRES 4/2005, kerjasama dengan Kementerian MENKOPOLHUKAM di Pontianak, memfasilitasi diskusi mengkritisi Peraturan Menhut Nomor 55, mengorganisir Jurnalis Trip ke TNBK.
Kegiatan lain yang juga dilakukan EC-Indonesia Flegt Kalbar mengadakan diskusi reguler dengan LSM dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) untuk mendorong penegakan hukum. Mendukung/berpartisipasi pada kegiatan pertemuan tahunan masyarakat di dalam kawasan TNDS dalam rangka penguatan institusi lokal untuk perlindungan TNDS. Melakukan reguler meeting dengan NGO dan media dalam rangka kampanye publik tentang isu kehutanan. Melakukan persiapan pembentukan PUSINFO dan tempat bagi sekretariat PUSINFO. Melakukan assesment konflik di Kabupaten Kapuas Hulu dilanjutkan dengan pembentukan forum resolusi konflik, dan penetapan desa yang akan jadi pilot kegiatan Conflict Resolution.
Tadeus juga mengatakan tim EC-Indonesia Flegt Kalbar melaksanakan Baseline Socio Economic Survey untuk menentukan desa binaan. Hasil diskusi dan konsultasi publik yang dilakukan selanjutnya akan dibahas di tingkat provinsi pada Rabu (15/8). □

Trafiking dan KDRT Perlu Gugus Tugas Antar Instansi

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Ketika ketuk palu terhadap suatu peraturan sudah dilakukan, belum menjamin permasalahan selesai begitu saja. Masih ada tugas lain yang harus dibenahi setelah nyaring ketuk palu terdengar.

Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (trafiking) Terutama Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat, memang sudah disahkan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23/2004. Tetapi, masih perlu dilakukan suatu koordinasi antar instansi.

Menurut Utin Kusumawaty, Bapora PP Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah Kalbar memang sudah bergerak untuk mencegah isu-isu mengenai trafiking dan KDRT. “Kita harus berterima kasih kepada anggota dewan yang sudah berinisiatif menerbitkan perda trafiking,” ujar Utin. Selain itu, UU Nomor 23/2004 juga sudah memberikan keadilan sebagai payung hukum.

Penerapan perda di lapangan harus dilakukan dan diketahui oleh masyarakat Kalbar. Utin mengemukakan, bila selama ini tugas antar lembaga yang peduli dan terjun langsung menangani kasus trafiking dan KDRT, belum bergandengan dengan erat.

Utin mengharapkan, dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi, dan masyarakat yang peduli terhadap permasalahan trafiking dan KDRT.

Banyaknya kaum perempuan yang menjadi korban trafiking dan KDRT, menurut Utin, dikarenakan masih banyaknya kaum perempuan di Kalbar, memiliki pengetahuan rendah.

Ia berpendapat, setiap instansi seharusnya menyatukan visi dan misi yang sama, mengenai rencana dan kegiatan penanganan trafiking maupun KDRT. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan dari suatu rencana penanganan bukanlah bahan referensi untuk dijadikan pelajaran. Tapi, perlunya penanganan kasus segera mungkin.

Menurut Devie Tio Mana, Pengurus Yayasan Nanda Dian Nusantara, selama ini penanganan terhadap anak korban trafiking ataupun KDRT, masih belum maksimal. “Belum ada bukti nyata dibentuknya tempat seperti crisis centre, untuk menyembuhkan trauma mereka yang menjadi korban,” kata Devie.□

Restoratif Justice untuk Anak Tuna Grahita Korban Tindakan Hukum

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Penegakan hukum terhadap anak tuna grahita (intelegensia di bawah normal), yang menjadi korban suatu tindakan hukum, masih belum diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, sudah tersedia Undang-Undang Nomor 3/1997, tentang pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 4/1979, tentang kesejahteraan anak.

Karenanya, diperlukan suatu solusi melalui restoratif justice agar anak tuna grahita yang menjadi korban tersebut, mendapatkan keadilan. Restoratif justice merupakan usaha duduk satu meja antara korban dan tersangka, membicarakan keadilan bagi kepentingan bersama.

Devie Tio Mana, Pengurus Yayasan Nanda Dian Nusantara, mengatakan bahwa selama ini anak tuna grahita yang menjadi korban tindakan hukum, tidak memperoleh keadilan. “Perkara mengenai anak tuna grahita yang menjadi korban tindakan hukum, seperti perkosaan, selalu saja tidak pernah selesai,” ujar Devie. Oleh karena itu, pelaku bisa bebas tanpa terkena jeratan hukum.

Tindakan seperti itu, sangat tidak berpihak pada anak tuna grahita. Menurut Devie, anak tuna grahita dapat menjadi korban lagi, karena pelaku tidak mendapatkan sangsi apapun dari tindakan yang diperbuatnya. Pihak kepolisian juga mengalami kesulitan, ketika memeriksa anak tuna grahita yang menjadi korban. Ketika mereka ditanya oleh polisi untuk diminta keterangan, mereka kebanyakan tidak mengerti apa pun.

Contoh kasus yang dialami seorang anak tuna grahita bernama Bunga (nama samaran), yang berusia dua puluh tahun. Bunga merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang kakek bernama LK (77).

Kejadian sudah berlangsung empat bulan lalu, namun belum ada keputusan pengadilan hingga saat ini. “Meskipun bunga menjadi korban, tetapi dia tidak mengetahui apapun,” ujar Devie.

Jalan yang ditempuh Devie untuk membantu anak tuna grahita bisa memperoleh keadilan, dengan melakukan restoratif justice di Mapolsek Pontianak Utara. Yang duduk bersama bukan hanya korban dan pelaku. Tapi juga dihadiri orang tua korban, keluarga pelaku, Junaidi Bustam (anggota Komisi B DPRD Kota Pontianak), wakil dari Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Mapolsek Pontianak Utara, wakil dari Yayasan Nanda Dian Nusantara, wakil mahasiswa Hukum Universitas Tanjungpura, pengurus kelurahan tersangka dan korban, pengurus rukun tetangga, dan pengurus kecamatan.

Hasil dari restoratif justice tersebut adalah, penandatanganan kesepakatan pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Selain itu, pelaku juga harus membiayai pendidikan korban di Sekolah Luar Biasa (SLB), dengan rincian 350 ribu setiap bulan selama 5 tahun.
Menurut Devie, awalnya pelaku diharuskan untuk membayar 500 ribu kepada korban. Akan tetapi, pelaku tidak menyanggupi jumlah yang diajukan. Akhirnya, kata sepakat juga disuarakan, setelah pelaku sanggup membayar kompensasi senilai 350 ribu.

Kompensasi tersebut berlaku mulai 1 September 2005-1 September 2012. Meskipun hal tersebut belum seberapa dengan beban yang diderita korban. Akan tetapi, setidaknya korban dapat memperoleh pendidikan di SLB, dan memperoleh sedikit pengetahuan.

Selain itu, pelaku juga memperoleh ganjaran atas perbuatannya, dan tidak lagi bisa melenggang bebas. Seperti yang dialami oleh pelaku perkosaan terhadap anak tuna grahita.

Setidaknya, tindakan yang sedikit ini, dapat memberikan keadilan kepada anak tuna grahita korban tindak pidana. Sekaligus juga tidak membiarkan pelaku bebas melenggang begitu saja, dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan hukum informal.□

Puncak Hari Anak di Pendopo Gubernur

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu (1/8) dipenuhi anak-anak. Mereka berkumpul pada acara puncak Hari Anak Nasional 2007 yang diprakarsai Forum Anak Kalbar.

Seorang gadis cilik berusia sekira 5 tahun, mengenakan seragam polisi, terlihat menari-nari di depan sebelah kiri panggung. Ia mengikuti irama musik yang dimainkan kelompok Band. Yang personilnya masih bersekolah di sekolah pertama. Rambutnya dikepang banyak. Ia melompat-lompat mengikuti gerakan badan gadis cilik tersebut.

Gerakannya lucu. Terkadang tangannya direntangkan ke depan dan pergelangan tangannya bergerak memutar. Terkadang ke samping dengan gerakan sama. Gerakan kakinya pun, terangkat satu-satu. Gadis cilik tersebut merupakan salah satu dari 1500 anak yang berkumpul di pendopo, dan menikmati acara yang diperuntukkan bagi para anak.

Gadis cilik tersebut menghentikan gerakannya ketika pertunjukkan usai. Sepasang master of ceremony (MC) kemudian mengumumkan pemberian hadiah kepada para anak-anak Kalbar, berprestasi. Kenang-kenangan itu dari anak-anak kepada Maya Damayanti, istri Gubernur Kalbar.

Menurut Maya Damayanti, kegiatan tersebut sangat bagus sekali untuk anak. Maya turut menyumbangkan lagu berjudul ‘satu-satu’ dengan iringan kelompok band. Ia menyatakan, kegiatan anak harus didukung. “Terlebih memberikan kesempatan kepada anak mengutarakan pendapat anak. Karena anak adalah penerus bangsa,” ujar Maya.

Keberanian anak mengungkapkan pendapat, juga tertuang dengan adanya Rekomendasi Anak Kalbar. Rekomendasi itu diserahkan kepada Gubernur Kalbar.

Menurut Utin Kusumawaty, Bapora PP, anak-anak yang tampil pada acara tersebut, merupakan anak yang memiliki banyak potensi. “Mereka luar biasa, karena beberapa dari mereka pernah menjadi juara di tingkat Nasional,” kata Utin.

Bukan hanya kepada para anak pengisi acara, Utin juga mengutarakan rasa bangganya kepada anak Kalbar yang hadir di pendopo. Menurutnya, kreatifitas anak harus difasilitasi, agar terus berkembang.

Masrikah Djawari, Ketua Forum PAUD, mengatakan, kreatifitas yang dimiliki anak harus diketahui orang tua. Kreatifitas tersebut harus diarahkan ke kegiatan. Tujuannya, agar anak tidak melenceng dari kaidah yang ada. Ia menganjurkan, adanya pengawasan dari orang tua terhadap kegiatan anak.

Potensi kecerdasan dari seorang anak, menurut Dedet Hidayati, dokter anak RSUD Sudarso, berada pada nilai 90 hingga 110. “Batas normal biasanya hanya 100 saja,” kata Dedet.

Ia menyarankan, bakat anak harus harus ditingkatkan, sehingga akan meningkatkan kecerdasan anak. Selain bakat, yang turut mempengaruhi kecerdasan anak adalah nutrisi dan stimulasi. “Bila bakat anak distimulasi, kemungkinan angka kecerdasan anak dapat mencapai 106,” kata Dedet.□

Obituari Mantan Bupati Sanggau

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Kol.Pol.Purn John William Wuysang, SH, MBA lahir tanggal 28 Januari 1931 dari pasangan Herman Lootulong Wuysang dan Elisabeth Frederick. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara.
Hidup Willy Wuysang -sapaannya- berpindah-pindah tempat, mengikuti kepindahan ayahnya yang bertugas sebagai tentara. Willy Wuysang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Jakarta – Bandung – Yogyakarta – Ambon - Manado.
Selepas menamatkan SMA di Don Bosco Manado, Willy Wuysang masuk sekolah kepolisian di Yogyakarta pada 1954. Ia pertama kali ditugaskan di Jakarta. Dan kemudian menikah dengan D.E Amelia Waworundeng. Setelah itu, Willy Wuysang pindah tugas ke Pontianak pada bulan April 1964.
Pertama kali bertugas sebagai Ajudan Kadapol Kalbar, kemudian pada bulan Desember 1969 pindah ke Mempawah menempati jabatan sebagai Wadandres (Wakil Komandan Resor) Kabupaten Pontianak. Pada tahun 1974 – 1975 bertugas sebagai Dandres (Komandan Resor) Kepolisian Kabupaten Pontianak.
Dalam masa tugas di Kab. Pontianak, ikut ditugaskan di Perbatasan, bergabung dengan Pasukan Indonesia, memberantas PGRS. Akhir tahun 1975 hingga 1977, bertugas ke Komdak Kalbar di Pontianak sebagai Kasi. PKN. Tahun 1977-1982, Willy Wuysang dikaryakan menjadi anggota DPRD sebagai Wakil Ketua Fraksi ABRI. Setelah itu pada tahun 1982-1983 ditugaskan sebagai Asisten I Kaskardal Hankam Tk. I Kalbar.
Kemudian pada tanggal 15 Mei 1983 – Juni 1988, dikaryakan sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sanggau. Pada masa pensiunnya, Willy Wuysang menerima penghargaan Satya Lencana Purna Bhakti dari Presiden Republik Indonesia.
Willy Wuysang mengisi hari-hari masa tuanya dengan menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Untan sebagai wisudawan tertua pada tahun 2002 dengan predikat Cumm Laude, dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Magister Hukum Untan.
Banyak orang yang heran hingga mempertanyakan, kenapa Willy Wuysang masih semangat untuk kuliah lagi. Jawaban Willy Wuysang, “karena saya suka belajar. Saya suka membaca buku. Dengan membaca, kita lebih tahu tentang dunia luas”.
Willy Wuysang juga menguasai dengan fasih bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Mandarin, termasuk bahasa-bahasa daerah.
Begitu banyak kesan yang telah ditinggalkan Willy Wuysang semasa hidupnya. Ia yang sangat nasionalis, suka belajar, senang membaca di setiap waktu, senang berdansa bersama istrinya, menyukai musik klasik, senang bersosialisasi dengan banyak orang, senang memotret hingga menghasilkan begitu banyak foto dokumentasi keluarga dan kerabat yang hingga kini masih tersimpan rapi di laci meja belajarnya, senang memelihara bunga kembang sepatu dan selalu tertawa bahagia tiap kali anak-anak dan cucu-cucunya datang ke Pontianak, menghabiskan liburan sekolah bersama beliau. Willy Wuysang menghembuskan nafas terakhir di rumah duka tanpa sakit, di Jalan Untung Surapati No. 11 Pontianak. Ia meninggalkan seorang istri, 6 anak, 4 menantu, 7 cucu dan 1 calon cucu.
------------------------------------------------------
Istri : D.E Amelia Waworundeng
Anak : Dra. Julia Magdalena Wuysang, MSi
Ir. Joyce Linda Wuysang
Herman Frederick Wuysang, SE, MBA
Paul Alexander Wuysang, ST
Ir. Jane Elisabeth Wuysang, MT
Jessica Helena Wuysang, SE
Menantu : AKBP dr. F.H. Arthur Tampi
Drs. Sosimus Yoschi Yuto
Dahlia Hutagaol
Ir. Stefanus Barlian Soeryamassoeka, MT
Cucu : John Henry Tampi
Joan Alexandra Tampi
William Yuto
Gabriella Steffy Christy Yuto
Grace Yoseline Hanako Yuto
Michael Ethan Wuysang
Emma Mary Kate Wuysang

Permen Berformalin Dibakar di BPOM

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Peredaran produk permen berformalin juga menghinggapi rak-rak yang ada di Supermarket dan Mal yang ada di Pontianak. Agar tidak meluas ke pelosok, mata rantai peredarannya harus diputuskan.
Itikad baik dilakukan pada Kamis (2/8). APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritail Indonesia) Kalimantan Barat, menyerahkan 74 kg produk permen berformalin ke Balai Besar POM (Penelitian Obat dan Makanan) Provinsi Kalimantan Barat untuk dibakar atau dimusnahkan. Pemusnahan produk tersebut dlakukan di halaman belakang kantor Balai Besar POM.
Produk tersebut terdiri atas 59 kg produk permen White Rabbit dan 15 kg Xiao Mi Mi candy. Menurut Daniel Edward Tangkau, Ketua APRINDO Kalbar, tindakan tersebut sebagai himbauan APRINDO kepada anggota lainnya yang menjual produk berformalin, untuk segera dimusnahkan. “Diharapkan tindakan ini juga diikuti oleh penjual karena produk merusak kesehatan dan di larang oleh Undang-Undang,” ungkap Daniel.
Produk permen berformalin yang diserahkan tersebut, merupakan stok yang ada di Supermarket dan Mal yang menjadi anggota APRINDO. “Produk ini juga harus dapat diserahkan oleh penjual lain secara spontanitas,” ujar Daniel.
Daniel juga mengharapkan peran dari pihak instansi terkait untuk mengadakan razia produk berformalin karena formalin berbahaya bagi kesehatan. “Kita tidak ingin bila produk ini sampai dijual ke sekolahan, karena produk seperti ini di sukai oleh anak-anak,” ujar Daniel memberitahu.
Produk permen berformalin ini, diakui Daniel, berasal dari distributor dari Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa para pengusaha retail tidak mengetahui apakah produk permen tersebut berformalin atau tidak.
Menurut Drs. Nurdin Sahrani, Apt, Kepala Balai Besar POM Pontianak, petugas akan turun dan mengamankan produk di pasaran apabila sudah adanya product warning yang diberikan dari POM RI. Menurutnya, semakin banyak produk permen berformalin yang dimusnahkan, kemungkinan masyarakat yang mengkonsumsi produk tersebut berkurang.
Nurdin menyatakan bahwa biasanya pemusnahan produksi dilakukan atas dasar keputusan pengadilan. Akan tetapi, pemusnahan kali ini merupakan kesadaran dari pemilik. “Saya kira ini bukti bahwa mereka peduli dengan lingkungan, terutama masyarakat sebagai konsumen mereka,” ujar Nurdin.
Formalin merupakan suatu cairan yang digunakan untuk pengawet. Menurut Nurdin, penggunaan formalin dalam produk permen tersebut merupakan suatu hal yang terlarang. “Sebagai bahan pengawet untuk suatu produk yang diperbolehkan adalah Natrium Benzoat,” ujar Nurdin memberitahu. Kadar dari Natrium Benzoat dalam penggunaannya juga sudah ditentukan, yaitu sebesar 600 mililiter per kilogramnya.
Parameter pengujian lainnya dalam meneliti bahan yang dilarang penggunaannya dalam suatu produk adalah Methanil Yellow dan Rhodamin-B, yang merupakan suatu zat warna.
APRINDO dan Balai Besar POM Pontianak juga melakukan penandatanganan MOU mengenai pemusnahan produk berformalin. □

Tantangan Bagi IBI Adalah Profesionalisme

Arthurio OA dan Aulia Marti

Borneo Tribune, Pontianak
Dalam usianya ke-56, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) harus mampu menjawab tantangan dalam memberikan pelayanan secara profesional. Permasalahan yang harus menjadi fokus utama bagi IBI, upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2006, diketahui bahwa AKI dan AKB berada diatas angka nasional.

Menurut dr. Sofia S, Seksi Humas dan Dokumentasi Pengurus Daerah IBI Provinsi Kalimantan Barat, hal tersebut dikarenakan jumlah kepengurusannya semakin besar akibat pemekaran kabupaten/kota. Sehingga, beban pembinaannya semakin tinggi.
Jumlah anggota yang semakin besar, juga menjadi satu permasalahan yang harus disikapi lebih serius.

Pada 2003, jumlah institusi pendidikan DIII kebidanan di Indonesia berjumlah 60. Sedangkan pada 2007, sudah berkembang menjadi 412 institusi. Rata-rata jumlah kelulusan DIII kebidanan di Indonesia sekitar 2000 orang. Di Kalimantan Barat sendiri, rata-rata bidan yang lulus pertahun sekitar 200 orang.

Sofia mengemukakan, dengan banyaknya institusi pendidikan kebidanan, dimana kualifikasi tenaga pengajar kurang diperhatikan, akhirnya akan meluluskan bidan yang kurang siap langsung terjun ke lapangan. “Ditambah pula keterbatasan untuk mendapatkan pengalaman belajar lapangan,” ujar Sofia.

Agar tetap meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan oleh bidan yang kompeten, akan segera dilaksanakan uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi. Sertifikat ini sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Ijin Bidan (SIB).

Uji kompetensi dilakukan merata di seluruh daerah. Bagi cabang yang belum melakukan sosialisasi dan advokasi uji coba kompetensi bidan, Sofia mengharapkan segera dilakukan. Uji kompetensi bidan di Kalbar, akan dilakukan November nanti, kata kata Sofia.

Program pemerintah mengenai Desa Siaga merupakan peluang sangat baik bagi bidan Indonesia. Desa Siaga merupakan, ada penempatan bidan dengan dua kader dalam suatu desa. Namun, perlu keprofesionalan seorang bidan.

Ia menyatakan, bahwa sukses tidaknya pelaksanaan program Desa Siaga, sangat tergantung kepada dedikasi dan kompetensi bidan sebagai pengelola di pos kesehatan desa.

Peran seorang bidan antara lain, memberikan asuhan dan nasehat kepada perempuan selama proses reproduksinya. Sofia juga mengemukakan, tugas bidan yang sebagian besar berada di pedesaan, senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Keberadaan bidan di masyarakat, merupakan ujung tombak dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi ibu dan keluarganya,” ujar Sofia. Hal tersebut merupakan upaya untuk penyelamatan ibu maternal dan bayi baru lahir.

Menurut Sofia, di Kalbar, khususnya di Kabupaten Sintang. Dinas Kesehatannya telah mengangkat bidan PTT menjadi Calon Pegawai Negeri. Hal ini memberikan angin segar bagi para bidan.□

Satu Dari Dua Anggota DPD RI Perempuan Utusan Kalbar

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Kiprah perempuan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bukan hanya sebagai sosok yang tunduk dengan perintah, tetapi lebih untuk menentukan dan mengawasi jalannya suatu kebijakan yang berlaku.

Begitu pula peran dari Sri Kadarwati Aspar Aswin, saat ini. Ia menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia utusan Kalimantan Barat, melalui pemilu 2004, lalu.

Ia merupakan salah satu dari empat utusan yang ada. Peran Sri melalui DPD adalah sebagai jembatan penghubung antara daerah dan pusat, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Ketika melakukan dengar pendapat dengan tim penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Kalimantan Barat.

Ia menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu kewajiban moral. “Saya kembali ke rumah sendiri,” ujar Sri.

Bukan tanpa alasan ia memberikan pernyataan tersebut. Sebelum menjadi anggota DPD RI utusan Kalbar, Sri pernah pula menjadi ketua tim penggerak PKK. Ketika suami tercinta, Aspar Aswin, menjabat sebagai Gubernur Kalbar selama dua periode.

Menurut Sri, dengar pendapat yang dilakukan dengan tim penggerak PKK untuk menampung aspirasi. Selanjutnya akan disampaikan ke tingkat pusat. “Kita memiliki kewenangan mengusulkan aspirasi sebagai perimbangan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan,” kata Sri.

Tentulah aspirasi tersebut merupakan permasalahan di daerah yang terjadi sesungguhnya.
Sebagai anggota DPD, Sri menjalankan fungsi kinerjanya. Yaitu, sebagai fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.

Otonomi daerah yang di mulai sejak 2001, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ia berani mengungkapkan hal tersebut, ketika melakukan peninjauan ke daerah pelosok di Kalbar.

“Di lapangan, saya pernah menemukan gedung SD yang ada hanya satu. Bobrok lagi,” ujar Sri. Lebih parah lagi, guru sebagai tenaga pengajar di daerah tersebut, tidak ada.

Ironis memang. Disaat daerah lain berlomba meningkatkan pembangunan, Kalbar masih berkutat dengan permasalahan yang sama. Perbaikan infrastruktur.
Implikasinya terhadap pendidikan di Kalbar, tentulah keterpurukan dalam hal pendidikan. “Bagaimana mau menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, bila keadanya seperti itu?” kata Sri.

Menurutnya, hal tersebut merupakan tanggapan yang kebablasan terhadap suatu kebijakan. “Tuntutan desentralisasi melalui UU Nomor 22/1999, secara penuh memberikan kewenangan langsung kepada daerah,” kata Sri.

Padahal, dengan adanya UU tersebut, seharusnya daerah dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Ia mengakui, ada beberapa kendala dialami, ketika menjalankan tugasnya. “Anggota DPD dipilih langsung, tapi kok kewenangannya tidak diberikan,” kata Sri, “Bagaimana kami bisa memperjuangkan, kalau kewenangan kami tidak jelas?”

Karenanya, Sri mengharapkan dukungan dari masyarakat, ketika ia menjalankan tugasnya sebagai anggota DPD RI, utusan Kalbar. “Kami terus berusaha untuk menjalankan perjuangan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, sampai ke tingkat pusat,” kata Sri.□

Badan POM Kalbar Gelar Penertiban

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Pernahkah anda membayangkan, apa yang anda konsumsi setiap hari ternyata secara perlahan menjadi bom waktu, yang pada suatu saat bisa meledak dan merenggut nyawa?

Manusiawi bila kita merupakan seorang yang perfeksionis, bahkan untuk urusan apa yang akan kita makan. Ditambah dengan budaya yang konsumtif dan lebih bangga menggunakan produk luar dengan harga yang ‘wah’, dikarenakan prestise tertentu. Akan tetapi kita sering lupa, bahwa sesuatu yang mahal belum tentu memberikan manfaat kepada kita.
Dari penertiban yang dilakukan Badan POM Kalbar, sedikitnya 17 sarana distribusi yang diperiksa ditemukan 9 sarana distribusi yang tidak memenuhi syarat.
“11 kios kecil yang diperiksa, 4 diantaranya menjual kosmetik dengan bahan yang berbahaya. Dari 5 toko obat, ditemukan 4 toko yang menjual obat tidak terdaftar,” terang Ketut Ayu Sarwetini, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produksi Komplemen, BPOM Kalbar. Selain itu, ditemukan satu gudang obat yang menyimpan persediaan farmasi tanpa ijin.
Berdasarkan surat dari Badan POM (Penelitian Obat dan Makanan) Republik Indonesia Nomor PO.02.05.43.2650, 5 Juli 2007, dikatakannya, terdapat 7 produsen yang berasal dari China, tidak terdaftar di Badan POM.
Produsen tersebut adalah Gold Credit International Enterprises LT, Gold Credit International Trading Co.Ltd, Chemical Co.LTD, Shanghai Light Industrial. Suzhou Qin Xin Daily Chemical Co.LTD, Masson Group Company LTD, dan Unilever Company LTD.
Selain tidak terdaftar, produk tersebut juga mengandung bahan yang berbahaya untuk kesehatan. Bahan tersebut adalah Diethylen Glycol (DEG). Bahan ini merupakan anti pembentukan darah, sehingga dapat menyebabkan sakit ginjal dan kerusakan saraf bila masuk dalam sistem pencernaan.
Produk yang dikeluarkan oleh produsen tersebut, beredar di pasaran.
Dengan adanya surat edaran dari pusat tersebut, Balai POM Kalbar baru dapat melakukan survei ke lapangan dan mencari produk yang termasuk dalam daftar tersebut.
“Bila sudah ada surat edaran, kita bisa melakukan pemeriksaan kepada pengecer,” ujar Ayu memberitahu. Sejak keluarnya surat edaran tersebut, operasi gabungan untuk memeriksa pengecer dimulai.
Mengenai pemberitaan di media elektronik yang menayangkan adanya penarikan permen berformalin di pasaran, yang dilakukan oleh Badan POM. Ayu mengatakan Balai POM Kalbar belum melakukan pemeriksaan.
“Harus ada surat instruksi dari badan POM terlebih dahulu,” ujarnya. Ayu mengatakan bahwa bila surat instruksi sudah sampai, pemeriksaan permen White Rabbit akan segera dilakukan. Meskipun demikian, Balai POM Kalbar sudah melakukan survei melalui PPNS (Penyidik Pengawas Negeri Sipil).
Ayu juga menganjurkan kepada para produsen agar mendaftarkan produknya. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan ijin edar. Bila tidak terdaftar, ujarnya, produk tersebut akan diamankan dari pasaran. “Bisa jadi akan dimusnahkan,” ungkap Ayu. □

Untan Hapus Opspek

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Gebrakan baru dilakukan Universitas Tanjungpura (Untan), tahun ini. Setelah menghapus seremoni penyerahan dari Fakultas ke Universitas saat Yudisium menjelang acara wisuda, pihak rektorat Untan juga menghapus ‘tradisi’ tahunan di lingkungan kampus, yaitu Opspek, Orientasi Pengantar Studi dan Pengenalan Kampus.

Jangan heran bila di Untan tidak dijumpai Mahasiswa Baru (Maba) dengan atribut semarak berkesan aneh, pada awal semester tahun ini. Jangan heran pula, bila lengkingan dan perintah dari para senior yang menjadi mentor, bakal lenyap tahun ini.

“Mulai tahun ini, saya berkomitmen untuk mengubah cara-cara salah yang dilakukan dari dulu,” ujar Dr. H. Chairil Effendy, M.S, Rektor Untan, saat menyampaikan sambutannya di Fakultas Teknik, Sabtu (28/7). Sambutan tersebut, merupakan sambutan terakhir acara penyerahan dari Fakultas ke Universitas.

Chairil berpendapat, peran Opspek sebenarnya bagus. Tapi, penerapan di lapangan banyak terjadi pelanggaran. Ia pernah mendapat keluhan dari para orang tua dan masyarakat. Setelah mengikuti Opspek, pendengaran anak didik terganggu. Bahkan ada juga yang tangannya patah. Alternatif lain pengganti Opspek, kini sedang digodok oleh rektorat Untan.

Menurut Chairil, dirinya mempunyai konsep mengenai pengganti Opspek yang sedang disusun, dan akan disosialisasikan dalam waktu dekat. Konsep ini, untuk membantu mahasiswa baru, agar siap mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

Materi yang diterapkan sebagai pengganti Opspek, mencakup cara mahasiswa baru membaca dan mengikuti ritme pendidikan di perguruan tinggi dengan cepat. Selain itu, meningkatkan kecerdasan. “Yang terpenting adalah meningkatkan penyimpanan materi pendidikan dalam otak,” kata Chairil. Materi-materi pengganti Opspek yang akan diterapkan lebih mengacu pada intelektualitas.

Penerapan konsep di lapangan, juga memerlukan bantuan dari semua mahasiswa/wi. Agar konsep bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Chairil akan merekrut dan melatih 400 mahasiswa. Mahasiswa yang direkrut, diberikan pelatihan mengenai materi pengganti Opspek tersebut.

“400 mahasiswa tersebut akan mengikuti TOT (Training of Trainee) terlebih dahulu, yang akan diterjunkan menjadi instruktur Maba,” ujar Chairil.

Mahasiswa yang mengikuti TOT, merupakan mahasiswa dari seluruh Fakultas. Mereka akan dikoordinasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Selanjutnya, mahasiswa baru yang sudah mengikuti materi pengganti Opspek, akan dibina di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di kampus Untan.

Keputusan mengenai penghapusan Opspek, bukan keputusan individu dari pihak rektorat. Chairil mengatakan, ketika dirinya dilantik menjadi rektor, menteri yang melantik memberi mandat, agar Opspek harus di bawah kendali rektorat.

Semoga saja, hilangnya Opspek juga menjadi awal hilangnya tradisi militeristik yang ada di dunia kampus. Sebagai ganti, selamat datang dunia akademisi yang berpikir demokratis dan akademis.□

Silaturahmi PKK Provinsi dan Anggota DPD RI

Arthurio OA dan Andry

Borneo Tribune, Pontianak
PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) Provinsi Kalimantan Barat melakukan silaturahmi bersama dengan Sri Kadarwati Aspar Aswin, Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Republik Indonesia utusan Kalbar, di ruang pertemuan kantor PKK Provinsi, Senin (30/7).
Silaturahmi ini juga dalam rangka duduk bersama dalam membahas permasalahan yang ada pada tim penggerak PKK Provinsi Kalbar maupun masyarakat pada umumnya.
Menurut Maya Damayanti Usman Jafar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, dalam sambutannya menyatakan bahwa kondisi masyarakat Kalbar saat ini dari faktor kesehatan masih cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 403 per 100 ribu kelahiran hidup. Selain itu, Angka Kematian Bayi sebanyak 46 per 1000 kelahiran hidup. Permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang ada di masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kadarkum.
Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar 2006 ini, menunjukkan bahwa angka tersebut di atas angka Nasional. Data Nasional mengenai angka kematian ibu adalah 307 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi adalah 35 per 1000 kelahiran hidup.
Peran PKK sebagai mitra instansi dan kader sosialisasi program pemerintah hingga ke masyarakat yang paling dasar, diakui Maya, mengalami banyak kendala yang ada. Kendala tersebut mempengaruhi kinerja para kader PKK, antara lain rendahnya alokasi dana operasional untuk tim penggerak PKK di semua jajaran. Sedangkan bantuan APBD di setiap tingkatan sangat terbatas. Kendala lainnya ialah dana bantuan dari instansi terkait tidak dapat teralokasi khusus dan tidak rutin. Hal ini dikarenakan adanya peraturan pemerintah.
Karenanya, Maya menyampaikan aspirasi untuk disampaikan ke tingkat pusat melalui anggota DPD RI utusan Kalbar untuk memperjuangkan adanya bantuan alokasi dana operasional secara rutin melalui APBN yang dikelola dari jajaran tim penggerak PKK. Poin selanjutnya adalah dialokasikan dana khusus bagi kader terutama kader yang berada di lapangan (kader dasa wisma dan kader posyandu), dan urusan setiap warga harus melalui ketua kelompok dasa wisma sebelum ke RT/RW dan pengurus desa.
Maya mengemukakan bahwa meskipun banyak kendala yang dihadapi, akan tetapi masih ada komitmen dari para relawan. “Kita tetap terus berjuang, meskipun tidak mendapatkan gaji,” ujar Maya memberitahu.
Padahal, kader PKK memikul kerja yang berat sebagai sosialisasi program pemerintah, ujar Maya. Kader PKK juga terkadang harus melakukan sosialisasi hingga ke daerah terpencil. “Pernah kader PKK menjalankan tugasnya dengan menggunakan speed boat, padahal tidak punya asuransi,” ungkap Maya. Ia menyatakan bahwa apa salahnya bila kader PKK juga bisa mendapatkan gaji.
Menurut Sri, permasalahan tersebut dikarenakan manajemen yang sudah berubah. Bila dulu bersifat sentralistik, sekarang sudah desentralisasi. “Implikasinya pun terjadi pada program yang bersifat nasional,” ungkap Sri.
Sri mencontohkan bahwa saat ini segala sesuatu di manage oleh daerah. Oleh karena itu, harus ada alokasi dana untuk setiap sektornya. “Ada alokasi dana pengarusutamaan gender,” ujar Sri.
Istri dari Aspar Aswin, mantan Gubernur Kalbar selama dua periode, menceritakan pengalamannya ketika ke lapangan. “Alokasi dana di daerah tidak cukup. Hal tersebut dikarenakan penggunaan dana terlebih dahulu digunakan untuk perbaikan infrastruktur,” ujar Sri.
Sri mendukung peran PKK sebagai penyampai program pemerintah hingga ke tingkat dasar. Menurutnya, pemerintah seharusnya menghargai PKK sebagai organisasi yang mempunyai kredit poin sebagai infrastruktur yang sudah terbetuk sejak 1964.

Perda dan Ganjaran Bagi Pelaku Trafiking

Arthurio Oktavianus

Borneo Tribune, Pontianak
Dengan diputuskannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat, mengenai pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, Kamis (26/7), diharapkan dapat menekan jumlah terjadinya trafiking di Kalbar.

Penjelasan umum mengenai Perda trafiking menyebutkan, Perda ini merupakan tindakan pencegahan sebagai langkah antisipasi dan menghindari munculnya kasus trafiking. Hal ini dikarenakan, Kalbar menduduki posisi sangat memprihatinkan sebagai daerah pengirim, daerah tujuan, dan daerah transit praktek trafiking.

Selain itu, dengan adanya Perda ini, pelaku trafiking dapat ditindak secara pidana berdasarkan Perda. Menurut Asmaniar, anggota Komisi B DPRD Provinsi, Perda mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 21/2007.

Berdasarkan data kasus perdagangan orang dari International Organization for Migration (IOM) yang digunakan oleh Civic Education and Budget Transparency Advocacy (CiBa) sebagai makalah Seminar Studi Kinerja Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, dalam pemberantasan perdagangan orang, kasus perdagangan orang (perempuan dan anak) periode Maret 2005-Januari 2007, sebanyak 1.231 kasus.

Data korban perdagangan orang di shelter Aisyiyah Kalbar, dari Juni 2005-Desember 2006, sebanyak 237 kasus. Korban terdiri atas 177 orang dewasa dan 60 orang anak-anak dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebanyak 78 orang korban telah di reintegrasi.

Berdasarkan data dari POLDA Kalbar, terjadi 21 kasus pada 2005. Kasus penipuan, pemalsuan surat-surat, perkosaan, mempekerjakan anak di bawah umur, komersialisasi perempuan untuk industri seks, sebanyak 35 orang pada 2006.

Data Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak. 2002-2003 tidak ada kasus. Pada 2004 1 kasus. 2005 tidak ada kasus. Pada 2006 ditemui 11 kasus.

Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Pontianak, pada 2002 tidak dijumpai adanya kasus trafiking. 2003 dijumpai 1 kasus. 2004 terdapat 2 kasus. 2005 ada 1 kasus. Dan 2006 terdapat 14 kasus trafiking.

YLBH-PIK berdasarkan data liputan media lokal pada 2005 terjadi 18 kasus. Pada 2006 terjadi 25 kasus. Hingga Maret 2007, dijumpai satu kasus. Kasus-kasus ini meliputi penculikan, penjualan bayi, penjualan perempuan untuk pelacuran, dan penjualan amoy untuk pengantin pesanan.
Data dari Rumah Sakit Dr. Soedarso Pontianak terdapat 17 kasus pada 2005-2006 dan 2 kasus pada 2007. Kasus yang dijumpai ini dengan jenis kasus perkosaan dan kekerasan fisik.

Berdasarkan UU RI Nomor 21/2007, Bab II mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 2 ayat 1, pelaku trafiking dipidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Pidana denda yang dikenakan paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Tindak pidana yang diberlakukan bagi para pelaku trafiking berdasarkan Perda yang terbentuk ialah, pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah.□